Jakarta, IDN Times - Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, Muhamad Mardiono, mendorong adanya peningkatan produktivitas dan kapasitas angkatan kerja.
Peningkatan angkatan kerja perlu dilakukan untuk memanfaatkan bonus demografi pada 2030-2040 mendatang.
Mardiono menyebut, salah satu cara yang dilakukan untuk memanfaatkan bonus demografi ialah sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat, pelaku usaha, sektor industri, dan pendidikan.
"Perlu adanya sinergi, dukungan, dan kerja keras dari pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, sektor industri, dan pendidikan dalam mempersiapkan angkatan kerja produktif serta penciptaan lapangan kerja,” kata Mardiono saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD di Cilegon, Banten, Senin (23/9/2024).
Mardiono menjelaskan, peningkatan kapasitas dan produktivitas angkatan kerja sangat penting untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan pendapatan per kapita masyarakat itu sendiri. Sebab, hal tersebut menjadi salah satu pilar utama pembangunan dan indikator penting bagi pencapaian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Upaya lain yang tak kalah penting adalah mendorong angkatan kerja untuk mengembangkan UMKM. Pada kasus Kota Cilegon saat ini kebanyakan lapangan kerja industrinya adalah industri hulu padat modal. Peningkatan peran UMKM di sini diperlukan untuk mencari peluang ekonomi dari aktivitas industri besar, termasuk peluang hilirisasinya,” ucap dia.
Ia pun berharap, ke depan kegiatan UMKM dapat berkontribusi pada sektor industri pengolahan dan sektor ekonomi potensial lainnya. Sehingga keterkaitan UMKM dan sektor industri dapat berjalan, termasuk pengembangan proses hilirisasi.
“Maka dari itu perlu juga dukungan pengembangan kapasitas UMKM, produk, dan pemasarannya melalui digitalisasi agar terjalin konektivitas antara UMKM dan sektor industri termasuk hilirisasinya,” imbuh dia.
Adapun tema diskusi tersebut ialah 'Peningkatan Peran Angkatan Kerja dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan'. Mardiono memastikan, hasil diskusi akan menjadi bahan kajian dan masukan bagi pemerintah dalam proses transisi ke pemerintahan Prabowo-Gibran.