Bos BGN Ungkap Alasan Perpres MBG Tak Kunjung Diteken Prabowo

Ia mengatakan, BGN terus memperbaiki petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan tata kelola MBG setelah adanya kasus keracunan massal di Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia.

Perpres tata kelola MBG juga akan mengatur pemberian MBG pada tenaga pendidik.

"Sekarang setelah ada kejadian tata kelolanya kita ubah. Juknisnya kita ubah. Semua kita melakukan perubahan perubahan dulu kan tambahin gurunya sekarang dapat makanan. Sekarang tata kelolanya banyak diubah," kata dia.

Nanik mengatakan, BGN tak mau ada revisi perpres tata kelola MBG karena terlalu buru-buru tanpa adanya kajian yang matang.

Kendati, ia memastikan, perpres tata kelola MBG rampung dalam waktu dekat ini, dan segera disosialisasikan ke seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia.

"Perpres itu sudah mau keluar dari bulan Juli atau agustus udah mau diteken tiba tiba ada tambahan guru mendapat, diubah lagi kan ada tambahan," kata dia.

"Tiba tiba sekarang udah banyak sekarang kasus kasus dugaan keracunanan dll. Kan kita tambah lagi tata kelolanya, terus masa kita keluarkan perpres baru lagi perpres baru lagi," imbuhnya.

Menteri Koordinator bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan mengungkapkan, target 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) kemungkinan bakal tercapai pada Maret 2026.

Menurut dia, target itu bisa tercapai setelah Presiden Prabowo Subianto yang akan segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Program MBG.

"Diperkirakan tahun 2026, Maret, itu kita sudah bisa mencapai 82,9 juta dengan harapan tidak ada risiko satu orang pun," kata Zulhas di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Zulhas menambahkan, pemerintah kini terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap tata kelola MBG. Dia memastikan, pemerintah bertekad tidak ingin ada lagi anak yang menjadi korban akibat kelalaian dalam penyediaan MBG.

Ia mengaku telah mendapatkan penugasan menjadi ketua tim dalam melakukan koordinasi antarinstansi, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Bukan hanya itu, pemeritah juga memastikan pengawasan terhadap penyelenggaraan MBG akan dilakukan semakin ketat.

"Pengawasan tentu nanti sampai ke desa, itu di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri, ada gubernur, bupati, punya wali kota, camat, sampai desa. Itu pengawasan, sehingga nanti puskesmas, dinas kesehatan bisa secara rutin melakukan evaluasi dipimpin langsung nanti sama pelaksana harian, Bu Nanik (Wakil Kepala BGN)," tutur Zulhas.