Ahli: BGN Perlu Lakukan Penelitian untuk Ukur Dampak MBG ke Anak
- MBG perlu penelitian kohort untuk ukur dampak
- Program harus aman dikonsumsi dan evaluasi keracunan MBG
- Pengalaman program makan gratis di negara lain
Jakarta, IDN Times - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang sudah berlangsung sejak awal Januari 2025. Tujuan awal dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu untuk memperbaiki gizi anak Indonesia.
Namun, dalam pandangan Direktur Pascasarjana Universitas YARSI, Tjandra Yoga Aditama, dibutuhkan penelitian kohort untuk mengetahui apakah program MBG memang memberikan dampak positif terhadap perbaikan gizi anak. Penelitian itu, kata Tjandra, sebaiknya dilakukan mulai 2025 lantaran masih dalam tahap awal penerapan MBG.
"Saya usulkan dua. Nomor satu ada survei kepuasan dan kedua, ada penelitian kohort (evidence based public policy). Mumpung baru sekian bulan (implementasi MBG), maka diteliti dari sekarang. Stunting yang disebut-sebut kan tidak akan hilang dalam sekian bulan," ujar Tjandra ketika berbincang dengan IDN Times di Jakarta pada Jumat, 24 Oktober 2025.
Ia menambahkan bila perlu penelitian kohort itu harus terus dilakukan hingga satu periode kepemimpinan Prabowo selesai. Dari sana, baru diketahui apakah program MBG efektif. "Kita tidak mungkin tahu apakah hasil MBG bagus atau tidak tanpa ada studi yang lengkap. Maka, saya usulkan ke BGN ada studi kohort," tutur dia.
Bahkan, studi kohort, kata Tjandra, juga perlu dilakukan untuk program unggulan Prabowo lainnya yakni Cek Kesehatan Gratis (CKG). Ia menggaris bawahi tidak bisa asal klaim program itu membuat masyarakat lebih sadar terhadap kesehatannya.
"Mana studinya? Mana dampaknya ketika semakin banyak orang dicek kesehatannya maka angka penyakit lanjutnya akan turun," kata mantan pejabat eselon I di Kementerian Kesehatan itu.
1. MBG harus aman dikonsumsi dulu baru fokus ke gizi
Lebih lanjut, Tjandra menggaris bawahi prinsip dasar ketika membagikan makanan maka harus aman. Sebab, meski bergizi sekalipun tetapi tidak aman untuk dimakan maka tak layak untuk dikonsumsi. Pernyataan Tjandra untuk merespons banyaknya kejadian keracunan massal akibat mengonsumsi MBG.
"Prinsip dasar makanan harus aman dikonsumsi, baru ada nilai gizi. Atau bisa juga bersama-sama jadi fokus. Bila sudah terjadi keracunan makanan maka pemerintah dan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) sudah memiliki cara penanganan yang dinamakan penyelidikan epidemiologi," kata pria yang juga pernah bertugas sebagai Direktur Penyakit Menular di Badan Kesehatan Dunia (WHO) itu.
Pemerintah harus mencari dua jawaban lewat penyelidikan epidemiologi, pertama apa penyebab terjadi keracunan massal. Jawabannya bukan sekedar ditemukan bakteri salmonella dan nitrit saja. Melainkan penyebab proses keracunan makanannya. Kedua, di mana kebocoran prosedur dalam pembagian MBG.
"Jangan cuma dilaporkan keracunan akibat nitrit, tetapi dari mana nitritnya malah gak diomongin. Begitu juga dengan temuan salmonella, dari mana salmonella itu," tutur dia.
2. Keracunan MBG harus terus dievaluasi
Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, sudah ada lebih dari 12 ribu anak menjadi korban keracunan MBG. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi segera. Bila tidak maka dikhawatirkan jumlah kasus keracunan MBG terus bertambah.
"Kan kita sudah ada 12 ribu kasus (keracunan). Seharusnya sudah banyak yang bisa kita pelajari untuk mencegah agar tidak terjadi lagi," kata Tjandra.
Ketika kasus keracunan massal sudah bisa diatasi sepenuhnya maka kandungan gizi di dalam MBG harus jadi fokus selanjutnya. "Jadi, cerita semangka setipis kartu ATM itu harus dihilangkan," tutur dia.
Kemudian, perlu dilakukan survei terhadap dampak kandungan gizinya.
3. Pengalaman di negara lain, program makan gratis didistribusikan bertahap
Tjandra juga membagikan pandangannya mengenai penerapan program serupa dengan MBG yang sudah diterapkan di negara lain. Di Jepang, program pembagian makan gratis menyatu ke dalam kurikulum pendidikan sebagai bagian dari edukasi makanan yang disebut dengan istilah 'shokuiku'. Dengan begitu, anak mengetahui asal-usul bahan makanan dan menghargai proses produksi makanan.
"Selain itu, di Jepang program makan yang diterapkan di sekolah dasar dan SMP itu tidak gratis. Harus bayar meskipun hanya sedikit. Kan sempat ada keluhan di sini, bagi anak dari menengah ke atas gak adil juga mendapat MBG. Mungkin kalau anak dari orang kaya bayar sedikit lah. Itu bisa jadi salah satu kemungkinan," katanya memaparkan.
Sementara, di Malaysia, program pembagian makanan kepada siswa sudah dimulai sejak 1979 dan ditangani di bawah Kementerian Pendidikan. "Program ini lebih difokuskan ke anak dari kalangan menengah ke bawah yang masih sulit mendapat makanan," tutur dia.
Vietnam juga baru memulai program makan siang gratis bagi siswa pada September lalu. Bedanya, kata Tjandra, Pemerintah Vietnam mendistribusikan makanan ke siswa secara bertahap dan tak langsung menargetkan penerima manfaat hingga puluhan juta di tahun pertama peluncuran programnya.
