BP Haji: Kami Siap Jalankan Amanah Penyelenggaraan Haji 2026
- Presiden Prabowo dan Putra Mahkota Saudi tak bahas kuota haji 2026
- Wacana pembangunan kampung haji dapat sambutan positif Arab Saudi
- Saudi sentil Indonesia soal pemeriksaan medis jemaah haji
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, Mochamad Irfan Yusuf, mengaku instansi yang ia pimpin siap untuk mengemban amanah penuh dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Pemindahan penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan keputusan dari Presiden Prabowo Subianto untuk BPH berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 144/P Tahun 2024.
"Insyaallah tahun 2026 Badan Penyelenggara Haji mendapat amanah penuh untuk menjalankan proses haji dan kami siap," ujar pria yang akrab disapa Gus Irfan itu, dikutip dari keterangan tertulis pada Jumat (4/7/2025).
Gus Irfan berharap, BP Haji diberikan kekuatan untuk menjalankan semua kesepakatan sebagai bagian dari ikhtiar memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah.
"Pemerintah Arab Saudi menunjukkan komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji dan umrah Indonesia," tutur dia.
Gus Irfan menyebut, pertemuan bilateral antara Pemerintah RI dan Kerajaan Arab Saudi pada pekan ini menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis, termasuk dalam bidang penyelenggaraan haji dan umrah. Salah satu poin penting yakni wacana pembangunan kampung haji di Arab Saudi.
1. Pertemuan Prabowo dan Putra Mahkota Saudi tak bahas kuota haji
Sementara, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, dalam kunjungan bilateral ke Saudi, Presiden Prabowo Subianto dan Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud tidak membahas mengenai kuota haji 2026. "Yang jelas gak ada membahas kuota. Gak ada membahas siapa penyelenggara (ibadah haji) tahun depan. Sebab, itu kan urusan internal kita kan," ujar Nasaruddin di Kota Makkah pada Kamis kemarin.
Padahal, Saudi akan mengumumkan kuota haji 2026 lebih awal yakni Juli 2025. Pada musim haji 2025, Indonesia mendapat kuota mencapai 221 ribu jemaah. Kuota itu terbagi menjadi 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.
Ia menambahkan, terkait penyelenggaraan ibadah haji 2026, kata Nasaruddin, pemerintah masih menunggu undang-undang baru.
2. Wacana pembangunan kampung haji dapat sambutan positif Arab Saudi
Gus Irfan juga menyebut, wacana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi mendapat sambutan positif dari otoritas setempat. Ide tersebut, kata Gus Irfan, akan dibahas lebih lanjut melalui forum Dewan Koordinasi Tertinggi (Supreme Coordination Council) yang diinisiasi Indonesia dan Arab Saudi.
"Banyak capaian penting, termasuk dukungan terhadap wacana pembangunan Kampung Haji Indonesia, yang insyaallah akan kami bahas lebih lanjut bersama forum Saudi - Indonesian Supreme Coordination Council," ujar Gus Irfan.
Gus Irfan menyampaikan terima kasih atas sinergi yang terjalin antara Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dalam semangat pelayanan dan perlindungan jemaah.
Pertemuan bilateral ini turut menandai dimulainya era baru hubungan strategis kedua negara dengan fokus pada kemitraan jangka panjang.
3. Saudi sentil Indonesia soal pemeriksaan medis jemaah haji
Sebelumnya, Pemerintah Saudi melalui Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta telah melayangkan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri pada 16 Juni 2025 lalu. Salah satu poin yang disinggung di dalam nota diplomatik tersebut yakni Indonesia dianggap tidak melakukan pemeriksaan medis dan evaluasi kemampuan fisik jemaah haji secara memadai.
Hal itu menyebabkan tingginya jumlah kematiaan jemah haji asal Indonesia. Bahkan, berdasarkan data dari total jemaah haji secara global yang wafat di Saudi, lebih dari separuhnya merupakan jemaah haji Indonesia. Angka itu sudah tercapai sebelum momen puncak haji berlangsung.
Berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) pada 24 Juni 2025, tercatat ada 381 jemaah haji yang meninggal. Sementara, angka yang disinggung oleh kedua pemimpin negara mencapai 14 persen.
Otoritas Saudi meminta Kemlu agar segera menyampaikan nota diplomatik itu kepada seluruh pihak terkait penyelenggaraan haji Indonesia, baik kementerian maupun lembaga yang terlibat langsung dalam teknis pelaksanaan ibadah haji.
Namun, Nasaruddin menyebut, evaluasi dari Kementerian Haji merupakan evaluasi mingguan tiap penyelenggaraan ibadah haji. Tetapi, pada akhirnya, kata dia, Pemerintah Indonesia bisa beradaptasi soal perubahan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025.
"Minggu pertama itu memang banyak masalah karena kan adaptasi dari satu menjadi delapan syarikat ya kan? Nah, jadi banyak perbedaan data. Tapi, pada akhirnya kan terakhir itu Kementerian Haji datang ke daker dan memberikan apresiasi bahwa, alhamdulilah, jemaah haji Indonesia sudah mampu melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam waktu cepat," kata Nasaruddin.
Sehingga, kekhawatiran akan adanya kekacauan lagi ketika pemulangan jemaah haji ke Tanah Air sudah tidak lagi terjadi.
