BP Haji: Suara di DPR dan Ormas Islam Ingin Ada Kementerian Haji-Umrah

06 Agu 2025, 16:29 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak (IDN Times/Krisna)

Intinya sih...

Prabowo sudah sejak lama aktif menyuarakan usul ada institusi khusus yang menangani haji
Tak pernah ada institusi khusus haji sebelumnya karena terhalang masalah birokrasi

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak, buka suara terkait adanya wacana perubahan nama BP Haji menjadi Kementerian Haji.

Ia mengatakan, mayoritas suara di DPR dan organisasi masyarakat (ormas) Islam mendorong adanya Kementerian Haji dan Umrah.

"Kebanyakan suara dari DPR, dari fraksi-fraksi di Komisi VIII, ormas-ormas Islam, semuanya sih memang mendorong supaya presiden membentuk Kementerian Haji dan Umrah saja," kata dia dalam program 'Ngobrol Seru' by IDN Times, dikutip Rabu (6/8/2025).

1. Menunggu arahan Presiden Prabowo

Presiden Prabowo Subianto saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/8). (Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden)

Namun, terkait bagaimana penamaan BP Haji ke depan merupakan kewenangan dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Dahnil sendiri mengaku belum mengetahui lebih lanjut apa yang menjadi keputusan Prabowo ke depan.

Terlebih, sebenarnya BP Haji sendiri merupakan badan yang dibentuk setingkat kementerian.

"Pada saat ini kan posisinya badan setingkat kementerian, jadi kementerian tapi namanya badan kira-kira begitu. Nah apakah nanti akan jadi kementerian, apakah tetap menjadi badan setingkat kementerian itu akan sangat tergantung dengan keputusan presiden," kata dia.

2. Prabowo sudah sejak lama aktif menyuarakan usul ada institusi khusus yang menangani haji

Menteri Agama, Nasaruddin Umar ketika mendampingi Presiden Prabowo Subianto menunaikan umrah di Arab Saudi. (Dokumentasi Kementerian Agama)

Dahnil mengatakan, Prabowo secara konsisten sudah mengusulkan pembentukan institusi khusus yang menangani penyelenggaraan sejak 2014 silam. Prabowo menyampaikan gagasannya itu saat masih berstatus sebagai calon presiden. Usul itu kemudian terus disampaikan pada Pilpres 2019 maupun 2024.

"Jadi dalam sejarah Pak Prabowo menjadi capres, gitu. Setelah 2014, 2019, dan termasuk 2024, itu Pak Prabowo menginginkan ada institusi sendiri yang mengurusi haji saja. Jadi terpisah dari Kementerian Agama. Itu sejak 2014, ketika Pak Prabowo menjadi capres. 2019 juga begitu," kata dia.

3. Tak pernah ada institusi khusus haji sebelumnya karena terhalang masalah birokrasi

Menteri Agama, Nasaruddin Umar ketika mendampingi Presiden Prabowo Subianto menunaikan umrah di Arab Saudi. (Dokumentasi Kementerian Agama)

Lebih lanjut, kata Dahnil, sebenarnya hampir semua presiden menginginkan ada institusi khusus yang menangani penyelenggaraan haji. Namun, keinginan itu belum pernah terwujud karena terbentur masalah birokrasi. Wacana ini, ujar dia, baru berhasil diimplementasikan pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo.

"Dan dalam sejarah kita juga hampir semua presiden sebenarnya itu ingin ada institusi khusus yang hanya mengurusi haji. Nah, barulah dalam sejarahnya era Pak Prabowo menjadi presiden bisa diwujudkan. Kenapa, karena dulu selalu dapat penolakan dari menteri-menteri agama sebelumnya, gitu. Jadi, termasuk dari birokrasinya dan sebagainya. Nah, hari ini Pak Prabowo mau lakukan itu, pemisahan pengurusan haji dari Kementerian Agama," ucap dia.