BPIP Klaim Tidak Paksa Paskibraka Putri Lepas Hijab

Yudian mengatakan, pakaian, atribut, sikap, dan tampang Paskibraka saat tugas kenegaraan seperti acara pengukuhan, diatur dalam Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang program Paskibraka yang mengatur mengenai tata cara pakaian dan sikap tampang Paskibraka.

Sementara, aturan tata cara berpakaian dan penampilan Paskibraka 2024 telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang standar pakaian, atribut, sikap, dan tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Yudian menegaskan, aturan pakaian, atribut, sikap, dan tampang itu hanya diterapkan saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran bendera pusaka pada upacara kenegaraan.

Yudian menjelaskan, calon Paskibraka mendaftar secara sukarela untuk mengikuti seleksi administrasi di tingkat kabupaten dan kota. Dalam proses itu, calon Paskibraka menandatangani surat pernyataan untuk mematuhi peraturan pengukuhan Paskibraka dan pelaksanaan tugas Paskibraka Tahun 2024.

"Pada saat pendaftaran, setiap calon Paskibraka 2024 mendaftar secara sukarela untuk mengikuti seleksi administrasi dan menyampaikan urat pernyataan yang ditandatangani di tas materai Rp10 ribu," kata dia.

"Dengan lampiran persyaratan calon Paskibraka yang mencantumkan tata pakaian dan sikap, tampang Paskibraka. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024," tambah Yudian.

Polemik larangan penggunaan hijab atau jilbab bagi Paskibraka HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 diungkap Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI).

Dugaan itu muncul karena tak ada Paskibraka putri yang mengenakan hijab saat prosesi Pengukuhan Calon Paskibraka Tingkat Pusat (Nasional) Tahun 2024 pada 13 Agustus 2024. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

"Hal ini tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan kami adalah apakah penggunaan hijab atau jilbab bagi anggota Paskibraka putri menjadi sebuah larangan atau hal yang dilarang atau sesuatu yang mempengaruhi kecantikan dan keanggunannya?" tulis Ketua Umum Purna Paskibraka Indonesia Gousta Feriza dalam keterangannya, Rabu.

Menurut Purna Paskibraka Indonesia, tindakan ini bertentangan dengan prinsip kebhinekaan yang seharusnya menghormati perbedaan suku, budaya, dan agama. Mereka menilai larangan itu mencederai nilai Pancasila, khususnya sila pertama.

"Tentunya yang bisa menjawab hal ini adalah Badan Pembinaan Ideologi Indonesia (BPIP) sebagai pengelola dan penanggung jawab program paskibraka," kata dia.