BPJS Ketenagakerjaan dan BI Jajaki Kolaborasi Cetak Wirausaha Baru

Bambang mengatakan setiap tahun BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan manfaat jaminan sosial dalam jumlah besar kepada jutaan peserta. Namun, sebagian penerima manfaat masih menghadapi tantangan dalam mengelola dana tersebut agar memberikan dampak ekonomi jangka panjang.

Menurutnya, manfaat seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), maupun santunan Jaminan Kematian (JKM) memiliki potensi menjadi modal awal untuk membangun usaha.

“Kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dengan Bank Indonesia dapat diarahkan pada penguatan literasi keuangan dan pemberdayaan ekonomi penerima manfaat. Selama ini tidak sedikit peserta yang menerima santunan JHT, JKM maupun JKP dalam jumlah cukup besar, namun belum memiliki perencanaan pemanfaatan dana yang produktif. Melalui pendampingan yang tepat, dana manfaat tersebut dapat menjadi modal usaha yang mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan,” ujar Bambang.

Ia menambahkan, visi yang ingin dibangun adalah menciptakan lebih banyak penerima manfaat yang naik kelas menjadi pelaku usaha produktif.

Dalam penjajakan kerja sama tersebut, kedua lembaga membahas berbagai program yang berpotensi dikembangkan bersama.

Program tersebut meliputi pelatihan pengelolaan keuangan keluarga, edukasi perencanaan keuangan jangka pendek dan panjang, pendampingan UMKM, pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, pemasaran digital, pemanfaatan QRIS, hingga fasilitasi akses ke lembaga pembiayaan formal.

Menurut Bambang, langkah tersebut sejalan dengan upaya BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas manfaat perlindungan sosial melalui kolaborasi lintas sektor.

“Harapannya ini menjadi langkah awal menuju kerja sama yang lebih konkret melalui penandatanganan kesepahaman antara BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Indonesia terkait penguatan literasi keuangan. Ke depan, setiap peserta yang menerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan diharapkan tidak hanya memperoleh perlindungan sosial, tetapi juga memiliki kesempatan mengembangkan usaha produktif yang mampu menggerakkan ekonomi keluarga dan masyarakat,” katanya.

Potensi dampak program tersebut dinilai cukup besar mengingat nilai manfaat yang disalurkan BPJS Ketenagakerjaan terus meningkat. Sepanjang 2025, BPJS Ketenagakerjaan membayarkan manfaat kepada 5.024.525 kasus dengan total nilai mencapai Rp68,13 triliun. Angka itu meningkat 19,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp57,12 triliun untuk 4.010.291 kasus.

Sementara hingga April 2026, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat kepada 1.817.744 kasus dengan total nilai Rp24,3 triliun. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, jumlah kasus meningkat 28,89 persen dan nilai pembayaran manfaat tumbuh 21,97 persen.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Doni Septadijaya, menyambut baik peluang kolaborasi tersebut. Menurutnya, BI memiliki berbagai program pengembangan UMKM yang dapat membantu penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan bertransformasi menjadi pelaku usaha yang lebih tangguh.

“Terkait akses ke UMKM, Bank Indonesia memang tidak secara langsung memberikan kredit usaha seperti perbankan, tetapi memiliki berbagai program pengembangan dan pendampingan UMKM, pelatihan digitalisasi, perluasan pasar, fasilitasi sertifikasi produk hingga penguatan akses ke lembaga pembiayaan. Karena itu, kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan BI dapat menjadi jembatan transformasi penerima santunan menjadi pelaku usaha produktif, terutama bagi peserta yang terkena PHK maupun ahli waris yang menerima manfaat dalam jumlah cukup besar,” ujar Doni.

Melalui sinergi ini, kedua lembaga berharap manfaat jaminan sosial tidak hanya menjadi bantalan saat risiko terjadi, tetapi juga dapat menjadi modal produktif yang melahirkan wirausaha baru dan memperkuat ekonomi keluarga pekerja. (WEB)