DPR Sentil Wacana MBG Dibagikan di Luar Negeri: Dalam Negeri Masih Amburadul!
- Charles Honoris mengkritik rencana ekspansi program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke luar negeri karena pelaksanaannya di dalam negeri masih bermasalah dalam pengawasan, koordinasi, dan kontrol kualitas.
- Kepala BGN Dadan Hindayana mewacanakan proyek percontohan MBG di Arab Saudi bagi anak-anak pekerja migran, dengan target 1.408 siswa dan kerja sama pengusaha diaspora Indonesia.
- Rencana ekspansi MBG ke luar negeri diperkirakan membutuhkan biaya tinggi hingga Rp132 juta per hari, sementara mekanisme pengawasan dana lintas negara dan izin diplomatik belum dijelaskan secara rinci.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi IX DPR Fraksi PDIP, Charles Honoris, mengkritisi pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang mewacanakan memperluas program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke luar negeri, dengan Arab Saudi sebagai proyek percontohan pertama.
Ia pun menyoroti kondisi program MBG di dalam negeri yang masih menimbulkan berbagai masalah.
"Sudahlah, nggak usah ngide yang aneh-aneh. Jangan dulu bicara ekspansi MBG ke luar negeri kalau tata kelola di dalam negeri masih amburadul," kata dia dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).
1. Lebih penting membereskan manajemen pelaksanaan
Charles menilai, BGN lebih baik fokus memperbaiki manajemen dan kualitas pelaksanaan MBG yang masih banyak kendala, ketimbang ekspansi hingga ke luar negeri.
"Yang perlu dibenahi sekarang itu bukan memperluas wilayah program, tapi membereskan manajemen pelaksanaannya. Pengawasannya buruk, koordinasinya kacau, kontrol kualitasnya juga masih bermasalah. Ini yang harus dibereskan dulu," tegasnya.
2. Keberhasilan MBG bukan sekadar dilihat dari besaran anggaran yang dihabiskan dan jumlah manfaat
Charles menekankan, tolok ukur keberhasilan MBG bukan dilihat dari seberapa besar anggaran yang dihabiskan dan jumlah klaim penerima manfaat. Namun lebih penting adalah kualitas makanan yang diberikan, kualitas gizi, dan jaminan MBG dijalankan dengan benar.
"Kalau tata kelola di dalam negeri saja masih amburadul, bagaimana mau mengawasi program yang dijalankan ribuan kilometer dari Indonesia? Jangan sampai yang diekspor justru masalahnya. Fokus saja dulu bereskan yang ada. Rapikan sistemnya, perkuat pengawasannya, benahi kontrol kualitasnya," tutur dia.
3. Kepala BGN sampaikan wacana MBG merambah diaspora di Arab Saudi
Untuk diketahui, pemerintah melalui BGN mewacanakan pelaksanaan program MBG di luar negeri, dengan Arab Saudi sebagai proyek percontohan pertama. Wacana ini muncul setelah kunjungan Kepala BGN, Dadan Hindayana, ke Sekolah Indonesia Jeddah pada Minggu (31/5/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Dadan mengklaim sekitar 100 siswa dan 56 guru, yang hadir di hari libur, menyampaikan permintaan agar program MBG turut diimplementasikan bagi anak-anak pekerja migran dan diaspora di Jeddah.
"Mereka sangat well-informed dengan informasi yang ada di Indonesia terkait dengan MBG. Kelihatannya mereka sebagai warga negara Indonesia merasa memiliki hak yang sama, dan menginginkan juga program ini dilaksanakan di sana," kata Dadan saat ditemui di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah seusai menuntaskan ibadah haji.
Berdasarkan data BGN, target sasaran di Arab Saudi mencapai 1.408 siswa, yang terbagi atas 1.008 siswa di Sekolah Indonesia Jeddah dan sekitar 400 siswa di Makkah. Ke depannya, Dadan juga mewacanakan perluasan program ini bagi anak-anak pekerja migran di perkebunan Malaysia.
Terkait penyediaannya, BGN berencana menggandeng pengusaha diaspora Indonesia di Jeddah untuk membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dadan menyatakan bahwa menu makanan akan disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku lokal di Arab Saudi.
Rencana ekspansi MBG ke luar negeri ini diproyeksikan membutuhkan penyesuaian standar anggaran yang signifikan. Sebagai gambaran, jika target alokasi MBG di Indonesia berkisar di angka Rp15.000 per porsi, harga rata-rata bahan baku untuk satu porsi makanan standar di Arab Saudi berada di kisaran 15 hingga 20 Riyal (sekitar Rp70.000 hingga Rp94.000 dengan kurs 1 SAR = Rp4.720).
Dengan target awal 1.408 siswa di Arab Saudi, estimasi kebutuhan dana harian bisa menembus lebih dari Rp132 juta per hari, belum termasuk biaya operasional, pembangunan SPPG, dan logistik.
Terkait pembiayaan, Dadan sempat menyinggung rencana pembentukan joint account (rekening bersama) antara BGN dan mitra pengusaha di Saudi. Namun, Dadan belum mendetail perihal mekanisme pengawasan dana APBN lintas negara tersebut, serta bagaimana audit pertanggungjawabannya kelak.
Selain itu, Dadan belum merinci perihal regulasi hukum dan perizinan diplomatik dari otoritas Arab Saudi terkait pembentukan unit pelayanan dan aliran dana dari instansi pemerintah asing ke wilayah kedaulatan mereka.
Dadan menegaskan bahwa eksekusi wacana ini masih harus menunggu proses birokrasi dan pembahasan lintas kementerian di Jakarta, yang mencakup Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran.
"Tergantung nanti setelah saya pulang. Lapor dulu (ke Presiden), saya tidak berani mendahului," pungkas Dadan.
Secara nasional, program MBG merupakan salah satu kebijakan dengan alokasi jumbo. Merujuk pada postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), pemerintah telah menetapkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan MBG di tahun 2025. Pada 2026, anggaran MBG membengkak menjadi Rp268 triliun. Hingga April 2026, realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp75 triliun dengan penerima manfaat mencapai 62 juta orang yang menyasar jutaan siswa, balita, dan ibu hamil di Indonesia secara bertahap.
