BPS: Kemiskinan Bisa Ditekan jika Pengentasan Fokus di Jawa

Program perlindungan sosial yang dikeluarkan pemerintah pada saat pandemik COVID-19, menurut Margo dapat berkontribusi menurunkan angka kemiskinan pada periode berikutnya.

"Intinya bagaimana memastikan program bantuan sosial itu diberikan secara tepat sasaran kepada orang yang sudah ditargetkan, serta tepat penggunaan atau pemanfaatan," jelas Margo.

Selain itu, ada beberapa hal lainnya yang yang perlu diperhatikan seluruh otoritas untuk menurunkan angka kemiskinan di Tanah Air. Di antaranya mengendalikan harga dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai stimulus.

BPS menghitung garis kemiskinan secara nasional per kapita berdasarkan nominal pengeluaran sebanyak Rp472.535 per bulan. Margo mengatakan jika pengeluaran penduduk di bawah jumlah tersebut artinya masyarakat itu masuk dalam kategori tidak mampu atau miskin.

"Harapan kita mereka yang terpilih sebagai sampel otomatis pengeluarannya bisa lebih tinggi dari garis kemiskinan dan dia bisa keluar dari garis kemiskinan karena telah mendapatkan bantuan sosial dan dimanfaatkan secara tepat," jelasnya.

Margo mengatakan setiap provinsi memiliki garis kemiskinan yang berbeda-beda. Tergantung, kata dia, dari pola konsumsi dan harga kebutuhan pokok di wilayah setempat.

Ia memberi contoh garis kemiskinan di Bangka Belitung sebesar Rp 3,4 juta per rumah tangga per bulan. Jumlah itu berbeda dengan Sulawesi Barat sebesar Rp 1,9 juta per rumah tangga per bulan.

Walaupun secara persentase kecil, Margo menyebut, jika pemerintah ingin menurunkan angka kemiskinan secara nasional pengentasannya harus fokus dilakukan di Pulau Jawa karena dari sisi jumlah sangat banyak.

"Misalnya angka kemiskinan di Jawa Tengah mencapai 4,1 juta, Jawa Barat 4,2 juta dan Jawa Timur 4,5 juta," paparnya.