Perkuat Keamanan Siber IKN Nusantara, BSSN Siap Amankan Data Sensitif

08 Mar 2022, 05:00 WIB

Kantor BSSN yang berada kawasan Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. (IDNTimes/Dicky)

Depok, INDTimes - Pemerintah tengah mempersiapkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), untuk menguatkan komitmen Indonesia terhadap inklusivitas dan toleransi. Dalam pemindahan IKN, Badan Siber Sandi Negara (BSSN) turut berperan aktif menjaga keamanan siber.

Kepala BSSN, Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, mengatakan BSSN senantiasa berperan aktif menjalankan tugas keamanan siber yang terkait program pemerintah terkini. Program tersebut di antaranya Presidensi G20 dan pemindahan IKN.

"Terkait IKN baru, BSSN bersama kementerian terkait terus menyiapkan hal-hal mendasar yang dibutuhkan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya," ujar Hinsa kepada IDN Times, Senin (7/3/2022).

1. BSSN kuatkan pengembangan SDM siber

Kepala BSSN, Letjen. TNI (Purn) Hinsa Siburian saat memberikan pemaparan di kantor BSSN, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. (IDNTimes/Dicky)

Hinsa menjelaskan, sebagai contoh persiapan yang telah dilakukan BSSN yakni menguatkan Pusat Pengembangan SDM BSSN yang telah memiliki simulator keamanan cyber smart city. Nantinya penguatan tersebut akan digunakan sebagai sarana pelatihan keamanan siber bagi SDM Keamanan Siber dan Sandi.

"Nantinya akan digunakan mempersiapkan pengamanan siber pada Ibu Kota Negara yang baru," kata dia.

BSSN sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan sejumlah kementerian lainnya. BSSN akan berusaha mengamankan data-data sensitif dari serangan siber, dan hal itu sudah dilakukan dengan berbagai upaya.

"Kami akan berusaha mengamankan data sensitif semaksimal mungkin," ucap Hinsa.

2. Bidang teknologi menjadi pembiayaan yang mahal

ilustrasi keamanan siber (pexels.com/cottonbro)

Terkait anggaran yang diberikan masih minim dalam membangun BSSN, Hinsa memaklumi karena situasi pandemik COVID-19. Terdapat tiga kekuatan dalam membangun dan menjalankan BSSN terlepas dari anggaran yang diberikan.

"Ada tiga upaya dalam membangun dan menguatkan BSSN, tergantung bagaimana kita membangun sumber daya manusia, tata kelola, dan membangun teknologi," ucap dia.

Hinsa mengakui, pembiayaan yang sangat mahal berada pada bidang teknologi, namun lembaganya menutupi hal tersebut dengan berusaha menguatkan SDM dan tata kelola. BSSN, kata dia, berusaha melihat perkembangan dinamika ekonomi nasional dalam menguatkan lembaga tersebut.

"Jadi dengan anggaran yang diberikan, kami melakukan upaya tersebut, yaitu tata kelola dan juga berkoordinasi dengan kementerian terkait lainnya," kata dia.

3. DPR sahkan RUU IKN menjadi undang-undang

Desain Istana IKN oleh Nyoman Nuarta (instagram.com/nyoman_nuarta)

Sebelumnya, DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi undang-undang. Pengesahan itu dilakukan melalui rapat paripurna pada Selasa, 18 Januari 2022. Ada 11 bab dan 44 pasal dalam UU IKN.

Hanya Fraksi PKS yang tidak setuju dengan pengesahan RUU IKN. Ketua Pansus RUU IKN, Ahmad Doli Kurnia, menjelaskan ada delapan fraksi yang menerima RUU IKN untuk disahkan.

"Adapun PKS menolak hasil pembahasan tentang IKN dan menyerahkan pengambilan keputusan pada rapat tingkat dua, rapat paripurna," ujar Doli dalam laporannya di rapat paripurna.

Rapat paripurna ini dihadiri 305 anggota DPR RI. Rinciannya ada 77 anggota DPR hadir secara fisik dan 190 lainnya mengikuti rapat paripurna secara virtual. Sisanya izin tidak menghadiri rapat paripurna.

Turut hadir Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebagai perwakilan pemerintah.