Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko “Jokowi” Widodo - Ma'ruf Amin, Budiman Sudjatmiko menyebut bahwa calon presiden (capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto merupakan bagian dari masalah bukan solusi bagi Indonesia.
Pernyataan tersebut dilontarkan Budiman berkaitan dengan kepemilikan lahan yang diberikan oleh pemerintah terdahulu kepada Prabowo di sejumlah wilayah di antaranya Kalimantan dan Aceh.
Publik akhirnya mengetahui hal itu setelah sebelumnya Jokowi menyebut dengan gamblang ribuan hektar tanah yang diberikan negara kepada Prabowo tersebut saat debat pilpres kedua Minggu (17/2) kemarin.
“Ya artinya jangan bicara soal problem ketimpangan sosial dan soal penguasaan tanah ketika dia menjadi bagian dari problem bukan dari solusi,” ujar Budiman di DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/2).
Padahal, era kepemerintahan Jokowi sendiri saat ini tengah mendorong agar lahan-lahan milik negara tersebut bisa diberikan hak gunanya kepada masyarakat agar bisa memenuhi dan mensejahterakan hidup mereka, bukan dimanfaatkan oleh segelintir orang atau kelompok.
“Justru pak Jokowi memberikan diri sebagai solusi kalau ada sertifikasi, akses perhutanan sosial. Saya kira cukup jelas. (Prabowo) ibarat menepuk air kedulang terpecik muka sendiri,” tuturnya.
Politikus PDI Perjuangan ini juga menyebut bahwa apa yang disampaikan Jokowi kepada Prabowo terkait kepemilikan lahan tersebut bukan menyerang personal, melainkan mengungkap fakta yang ada.
“Serangan pribadi? Penguasaan ratusan ribu (lahan) saya pikir pertama itu bukan serangan pribadi karna itu tanah negara. Penerimaan Hak Guna Usaha (HGU) itu kan punya hak negara ya, HGU nya gimana, benar atau tidak,” bebernya.
Budiman menegaskan bahwa apa yang telah disampaikan oleh Jokowi sangatlah tepat. Secara keseluruhan, petahana memang menguasai jalannya debat.
“Saya kira itu perdebatan yang wajar-wajar saja dan saya pikir stand point pak Jokowi cukup tegas, pernyataan beliau tentang tanah itu adalah dua momentum terbaik dalam pilpres ini setelah persoalan freeport,” tegasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, pihak BPN tidak terima atas pernyataan tersebut lantas melaporkan Jokowi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (18/2).
Jokowi dilaporkan oleh Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) lantaran dituding menyerang ranah pribadi Prabowo dalam debat kedua Pilpres 2019.