Jakarta, IDN Times - PDI Perjuangan (PDIP) angkat bicara perihal pengembalian rekomendasi bakal calon Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mulyadi, yang sempat diusung partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengucapkan terima kasih kepada Mulyadi, karena telah mengembalikan rekomendasi dari PDIP tersebut.
Mulyadi melakukan hal ini sebagai buntut pernyataan Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani, yang meminta warga Sumbar mendukung Indonesia sebagai negara Pancasila, hingga menuai kontroversi warga Minangkabau.
“Sejak awal saya sudah menduga bahwa Mulyadi tidak kokoh dalam sikap sebagai pemimpin, sehingga mudah goyah dalam dialektika ideologi,” kata Hasto melalui keterangan tertulis, Minggu (6/9/2020).
Padahal, kata dia, apa yang disampaikan Puan merupakan suatu harapan agar Sumbar bisa lebih baik, sebagaimana sejarah mencatat kepeloporan para pahlawan asal Sumbar seperti Mohammad Hatta, Agus Salim, Mohammad Yamin, Rohana Kudus, HR Rasuna Said, Moh Natsir, dan Tan Malaka.
“Beliau para tokoh tersebut adalah para pejuang bangsa, sosok pembelajar yang baik, dan menjadi keteladanan seluruh kader partai,” ujar Hasto.
PDIP menyadari sikap yang diambil Mulyadi merupakan hal wajar dalam dunia politik. Namun, Hasto menilai itu adalah politik kekuasaan bagi pemimpin yang tidak kokoh dalam prinsip, dan hanya menjadi ajang popularitas semata.
“Bagi PDI Perjuangan menjadi pemimpin itu harus kokoh dan sekuat batu karang ketika menghadapi terjangan ombak, terlebih ketika sudah menyangkut Pancasila,” kata dia.
Lebih jauh, Hasto mengatakan, PDIP akan selalu berkomitmen terhadap Pancasila dan kemajuan warga Sumbar meskipun partainya tidak pernah mendapat suara maksimal di wilayah di ranah Minang, terutama pada saat Pilpres 2014 dan 2019.
“Meski Pak Jokowi dan PDI Perjuangan kalah pada Pemilu 2014 dan 2019, kami tetap selalu mendorong Pak Jokowi untuk sering ke Sumbar, dan membangun Sumbar tanpa kecuali. Apakah masyarakat Sumbar akan berterima kasih? Itu nomor kesekian. Yang penting, sikap partai terhadap Sumbar tidak berubah,” ujar dia.
“Apa yang disampaikan Mbak Puan merupakan bagian dari dialektika ideologis dan disampaikan dengan baik, dengan lafal Bismillah. Jadi mari kita lihat secara objektif dan proporsional, dan dijauhkan dari dinamika Pilgub,” Hasto melanjutkan.
Perlu diketahui, saat pengumuman calon kepala daerah (cakada) PDIP gelombang kelima, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan harapannya agar Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.
Namun, Puan tidak memberikan penjelasan terkait maksud pernyataannya tersebut. Puan hanya mengumumkan dukungan PDIP untuk pasangan calon Mulyadi-Ali Mugni saat pengumuman cakada secara daring itu.
"Untuk Provinsi Sumatra Barat, rekomendasi diberikan kepada Ir Mulyadi dan Drs H Ali Mukhni. Merdeka! Semoga Sumatra Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," kata Puan, Rabu 2 September 2020.
Karena pernyataan Puan itu, Mulyadi lalu mengembalikan rekomendasi yang diberikan PDIP atas desakan masyarakat dan banyak tokoh Sumbar. Sehingga, paslon ini hanya mendaftar dengan berbekal dukungan dari Partai Demokrat dan PAN, yang masing-masing punya sepuluh kursi di DPRD Sumbar.