Cak Imin Ingatkan Jokowi Jangan Politisasi Bansos: Kuwalat Pak!

30 Jan 2024, 14:01 WIB

Capres dan cawapres nomor urut satu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat menghadiri acara kampanye akbar di Tegal, Jawa Tengah. (IDN Times/Amir Faisol)

Tegal, IDN Times - Cawapres nomor urut satu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengingatkan Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk tidak menggunakan bantuan sosial (bansos) sebagai bagian agenda politik jelang pemilihan umum (pemilu) 2024.

Cak Imin meminta supaya presiden dan pemerintah berlaku adil terkait penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, karena itu merupakan hak warga yang diputuskan oleh pemerintah bersama DPR di parlemen.

Karena itu, Cak Imin mengingatkan Presiden Jokowi untuk tidak mempolitisasi penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat menjelang pemilu.

"Memang eksekusi ada di tangan pemerintah dan presiden, kita harap presiden fair (adil), presiden benar-benar menggunakan bansos sebagak negarawan, bukan sebagai politisi, kualat Pak!" kata Cak Imin di Tegal, Jawa Tengah, Selasa (30/1/2024).

1. Cak Imin ingatkan jangan ada yang klaim bansos

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin buka suara terkait penahanan Wakil Ketua DPW PKB Bali Reyna Usman di kasus dugaan korupsi pengadaan sistem TKI di Kemnaker. (IDN Times/Amir Faisol)

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengingatkan kepada masyarakat penerima bantuan sosial, supaya menyadari bahwa bansos yang dibagikan presiden adalah bantuan dari pemerintah yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan persetujuan DPR di parlemen.

Oleh karena itu, Cak Imin mengingatkan jangan sampai ada pihak yang mengklaim bahwa bansos yang disalurkan kepada masyarakat merupakan bantuan presiden, menteri ataupun pasangan calon (paslon) tertentu.

"Kita bersama-sama DPR dan pemerintah melakukan kalkulasi bansos, nah tolong yang memanfaatkan dengan sewenang-wenang kita awasi supaya tidak salah sasaran, bahkan kalau hanya diberikan kepada kroninya saja," ucapnya.

2. Pemerintah gelontorkan bantuan sosial beras jelang pemilu 2024

Iluatrasi Penerima Bansos (Kompas.com/Dandy Bayu Bramasta)

Pemerintah melanjutkan perpanjangan penyaluran bansos beras hingga Maret 2024. Jumlahnya sebesar 10 kilogram (kg) untuk tiap keluarga penerima manfaat (KPM).

Adapun bansos yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) ini akan disalurkan kepada 22 juta KPM. Jumlah penerimanya pun meningkat dari sebelumnya sebayak 21,3 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Indonesia sambil membagikan bantuan sosial bagi masyarakat setempat sejak awal Januari 2024.

Jokowi sempat membagikan bansos beras kepada masyarakat di Lapangan Sepak Bola Klumpit Tingkir, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Senin (22/1). Tidak hanya itu, Jokowi juga mendistribusikan langsung bantuan sosial saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Banten, Papua, hingga Kalimantan Timur.

3. Penyaluran bansos tak libatkan Kemensos, istana buka suara

Presiden Jokowi usai meresmikan Tol Limo Utama pada Senin (8/1/2024). (IDN Times/Triyan)

Penyaluran bantuan sosial berupa beras tersebut juga tidak melibatkan Kementerian Sosial (Kemensos) selaku pemegang otoritas dalam bidang pelayanan sosial.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan, bantuan beras yang diberikan Jokowi merupakan bagian dari program yang dimiliki Badan Urusan Logistik (Bulog).

"Karena terkait dengan cadangan pangan. Ada Bulog dan badan pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah, jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu," kata Ari dikutip dari ANTARA.