CEK FAKTA: DPR, DPD, LPSK hingga KPK Tak Langsung Pindah ke IKN

01 Jul 2024, 22:27 WIB

Peninjauan lokasi pembangunan kereta otonom atau Autonomous Rail Transit (ART) di Ibu Kota Nusantara (IKN). (dok. Kemenhub)

Jakarta, IDN Times - Momen pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tinggal menunggu waktu. Presiden Joko "Jokowi" Widodo pun sudah bersiap untuk bekerja di IKN pada bulan ini.

Tetapi, kepindahan Jokowi ke IKN tidak diikuti pergerakan semua kementerian ke Kalimantan Timur. Setidaknya ada sekitar 30 lembaga yang dibolehkan tak langsung pindah ke IKN. Beberapa lembaga yang tak perlu langsung pindah ke IKN yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Padahal, di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN, sudah diatur tahapan pemindahan ASN kementerian di IKN. Di dalam regulasi tersebut, DPR, DPD, dan KPK termasuk lembaga yang harus dipindahkan di tahap pertama.

Lantas, mana yang benar?

1. Sekjen Kemendagri sebut tak semua instansi pindah ke IKN karena gedungnya belum siap

Mantan Sekretaris Jenderal di Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro. (Dokumentasi Kemendagri)

Soal perpindahan instansi atau kementerian ke IKN yang tidak dilakukan serentak dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro. Di dalam rapat yang digelar bersama Badan Legislasi Maret 2024 lalu, Suhajar memastikan beberapa kementerian masih ada di Jakarta hingga IKN sudah rampung dibangun.

"Di peraturan peralihan (aset) nanti kami akan sebutkan bahwa sampai IKN siap sepenuhnya, kita tetap di sini (di Jakarta). Artinya, DPR sebelum gedungnya siap (dihuni), kami masih di sini. Kemendagri sendiri mungkin baru akan pindah sekitar 300 orang," ujar Suhajar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Maret lalu.

Ia bahkan menyebut ada 30 lembaga di luar kementerian yang tidak langsung pindah ke IKN. "Jadi, ada 30 lembaga di luar kementerian, termasuk DPR, DPD, LPSK, hingga KPK (belum langsung pindah). Segala macam itu ada 30 (lembaga). Semua sudah terangkum di sana (aturan)," katanya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Pasal 66 tertulis "dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemindahan ibu kota negara secara bertahap, penyelenggaraan urusan pemerintahan termasuk tempat kedudukan lembaga negara, masih tetap dapat dilaksanakan atau berkedudukan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai perincian rencana induk IKN," demikian bunyi pasal tersebut.

2. Jokowi belum teken keppres pemindahan ibu kota

Presiden Jokowi rapat konsultasi Sidang Tahunan MPR 2024 dengan Pimpinan MPR RI di Istana Merdeka, Jumat (28/6/2024) (dok. Sekretariat Presiden)

Sementara, meski Undang-Undang IKN dan Undang-Undang mengenai DKJ sudah disahkan oleh parlemen, tetapi Keppres pemindahan ibu kota belum diteken oleh Presiden Jokowi.

Keppres itulah yang menjadi penanda bahwa ibu kota Indonesia resmi berpindah dari Jakarta ke IKN Nusantara. Tetapi, mantan Gubernur DKI Jakarta itu malah membuka peluang Keppres tersebut bisa saja diteken oleh presiden mendatang.

"Belum. Bisa saya nanti yang menandatangani, bisa nanti juga presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani," kata Jokowi pada 5 Juni 2024 lalu ketika meninjau IKN.

3. Prabowo akan dampingi Jokowi peringati HUT ke-79 RI di IKN

Presiden Joko "Jokowi" Widodo ketika berjabat tangan dengan Prabowo. (www.instagram.com/@prabowo)

Sementara, Prabowo Subianto dipastikan akan mendampingi Jokowi untuk memperingati HUT ke-79 RI di IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Namun, Prabowo memilih untuk dilantik sebagai presiden terpilih di Senayan, Jakarta. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

"Insyaallah Pak Prabowo (upacara 17 Agustus) ke IKN," ujar Muzani di Istana Kepresidenan pada 28 Juni 2024 lalu.

Wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu menyebutkan, pimpinan MPR juga akan mengikuti upacara di IKN. Selain di IKN, peringatan HUT ke-79 juga bakal digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Di sana akan dipimpin Wapres Ma'ruf Amin dan Gibran Rakabuming Raka.