Cukup Bukti dan Naik Sidik, Kapolres Ngada Belum Tersangka

Fajar melakukan pencabulan di salah satu kamar hotel di Kupang pada 11 Juni 2024. Ia memesan hotel menggunakan identitas Surat Izin Mengemudi (SIM).

"Jadi tidak terbantahkan lagi, adanya fotokopi SIM di resepsionis salah satu hotel tersebut, atas nama FWSL," ujar Patar.

Fajar kemudian menghubungi temannya seorang wanita berinisial F untuk menghadirkan anak di bawah umur ke kamarnya. Setelah disanggupi, Fajar membayar F Rp3 juta. Setelah tiba di kamar, Fajar melakukan aksi bejatnya sambil memvideokan. Video itu kemudian diunggah Fajar ke situs porno Australia.

Video itu kemudian menjadi perhatian otoritas Australia. Salinan video kemudian diserahkan ke Mabes Polri. Polri pun langsung memerintahkan Polda NTT untuk melakukan penyelidikan pada 23 Januari 2025.

Pada 20 Februari 2025, Fajar diperiksa dan dibawa ke Mabes Polri. Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim memerintahkan agar kasus tersebut ditarik dan ditangani langsung oleh Divisi Propam Mabes Polri pada 24 Februari 2025.

Pada 3 Maret 2025, Ditreskrimum Polda NTT membuat Laporan Polisi Model A dan melakukan serangkaian penyelidikan. Pasal yang diterapkan dalam perkara ini adalah Pasal 6 huruf c dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

“Saat ini, Ditreskrimum Polda NTT sedang merencanakan pemeriksaan terhadap Kapolres Ngada nonaktif di Jakarta dalam waktu dekat. Hingga saat ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 orang saksi  dalam dugaan perkara ini,” ujar Patar.

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, mendesak agar eks Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Fajar Widyadharma Lukman dipecat dari keanggotaan Polri.

“Satu kata, ‘pecat’ dan proses pidana. Itu sudah mempermalukan institusi penegak hukum dan negara,” kata Bambang.

Ia menjelaskan, kejahatan seksual pada anak di bawah umur disepakati oleh negara termasuk extra ordinary crime dan the most serious crime. Artinya, Polri harus bisa menuntaskan proses pidana pada pelaku, dan mendakwakan dengan pasal berlapis. Mulai pasal kejahatan seksual pada anak, pornografi, maupun UU ITE.

“Proses pidana tersebut harus dilakukan secara transparan. Bukan berhenti pada proses sidang etik profesi saja. Bahkan proses sidang etik bisa dipercepat, bersamaan dengan proses pidananya,” lanjutnya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam kasus asusila oleh AKBP Fajar. Komisioner KPAI, Dian Sasmita meminta agar Direktorat PPA dan PPO Mabes Polri memberikan atensi serius guna memastikan kasus ini ditangani sesuai Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UU Perlindungan Anak.

Menurut Dian, kasus ini juga menunjukkan perlunya perbaikan sistem perlindungan anak di Indonesia.  Dia menjelaskan, langkah preventif, seperti edukasi tentang hak anak, penguatan mekanisme pengawasan, serta akses mudah bagi korban untuk melaporkan kasus kekerasan, harus terus ditingkatkan.Hal ini agar kejadian serupa tidak terulang dan menimpa anak-anak Indonesia lainnya.

“Negara harus memastikan bahwa setiap anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun dalam interaksi dengan institusi lain," kata dia.

KPAI juga mendesak adanya perbaikan dalam proses rekrutmen, pelatihan, serta pengawasan terhadap aparat kepolisian guna mencegah kejadian serupa terulang di masa depan. Peningkatan pengawasan personel kepolisian, khususnya soal penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran etik, kata dia, harus jadi prioritas.

Dian mengatakan, hal ini perlu diupayakan agar kepercayaan publik pada polisi bisa terjaga sehingga benar jadi pelindung masyarakat bukan malah memberi ancaman, termasuk pada anak.