Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik jajaran menteri kabinetnya pada 21 Oktober 2024. Namun, sejumlah menteri dalam kabinet yang dinamai Kabinet Merah Putih itu sudah melakukan tindakan dan membuat pernyataan yang memicu kontroversi.
Siapa saja mereka? Berikut daftar kontroversi menteri kabinet Prabowo yang menjadi sorotan publik tak lama setelah dilantik.
Yusril Ihza Mahendra diangkat menjadi Menteri Hukum dan HAM oleh Prabowo Subianto. Tak lama setelah dilantik, Yusril membuat pernyataan yang memicu kontroversi, yakni menyatakan bahwa peristiwa Mei 1998 bukan merupakan pelanggaran berat HAM.
Hal ini disampaikan Yusril saat menanggapi pertanyaan jurnalis soal permasalahan HAM yang akan menjadi fokus di kementeriannya usai dilantik menjadi Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
“Selama beberapa tahun terakhir tidak terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024)
Pernyataan ini memicu kemarahan aktivis HAM dan keluarga korban yang merasa bahwa tragedi tersebut adalah bagian kelam sejarah Indonesia, yang harus diakui sebagai pelanggaran berat. Kritik keras datang dari berbagai kalangan yang menganggap pernyataan Yusril tidak sensitif terhadap penderitaan para korban dan keluarganya.
Belakangan setelah ramai, Yusril mengklarifikasi pernyataannya itu dengan mengatakan, tak mengetahui secara jelas maksud yang ditanyakan, sehingga terjadi kesalahpahaman.
"Saya sudah menjawab kemarin itu karena memang kurang jelas apa yang ditanyakan begitu ya. Kan orangnya (jurnalis yang bertanya) sambil di bawah ngomong, jadi gak begitu jelas apa yang ditanyakan. Apakah terkait masalah genocide atau kah ethnic cleansing. Kalau memang dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu 1998," kata Yusril kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Pengangkatan Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni juga tidak lepas dari kontroversi. Bukan soal sosok atau kinerja Raffi, melainkan karena gelar doktor honoris causa Raffi yang dibacakan saat Raffi dilantik di Istana Presiden, Selasa (22/10/2024). Padahal, gelar akademik itu tidak diakui oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi.
"Mengangkat dan menetapkan Dr. (HC.) H. Raffi Farid Ahmad Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni," kata pembawa acara Selasa.
Ketika ditanyakan mengenai kontroversi gelar doktor honoris causa tersebut, Raffi tak bersedia memberikan jawaban.
"Kalau itu mungkin nanti ditanyakan saja kepada pihak sebelah sana (Kemendikbud)," kata Raffi di Istana Kepresidenan.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menjadi sorotan gegara menggunakan kop surat resmi kementerian untuk undangan haul Ibundanya dan juga syukuran.
Surat undangan haul berkop Kemendes dan bertanda tangan menteri tersebut diberikan kepada kepala desa di wilayah Kramat Watu, Serang, Banten.
Belakangan setelah ramai, Yandri pun memberikan klarifikasi. Dia mengatakan hal itu terjadi karena miskomunikasi, dan dia berjanji akan lebih hati-hati kedepannya.
Hasan Nasbi yang tetap menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan juga mendapat sorotan setelah menyebut bahwa kabinet Prabowo lebih ramping dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu di era Presiden Jokowi.
“Kan ada tujuh Menko kan? Ada banyak menko itu yang akan mengkoordinasikan. Tapi teman-teman jangan salah paham. Justru Kementerian sekarang jadi ramping,” kata Hasan Nasbi di Istana Negara, Senin (21/10/2024) .
Pernyataan Hasan ini dianggap kontroversial karena banyak yang berpendapat sebaliknya, bahwa kabinet baru ini justru memperbesar struktur kementerian dengan adanya pengangkatan figur-figur yang dianggap tidak sesuai dengan kualifikasi. Kritik ini mencuat dari berbagai pihak yang menilai pernyataan Hasan Nasbi tidak sesuai dengan realita, dimana jumlah menteri dan staf ahli yang semakin banyak.
Pengangkatan Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet menimbulkan polemik karena statusnya sebagai perwira aktif TNI.
“Pengangkatan Mayor Teddy melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan,” ujar Peneliti Reformasi Sektor Keamanan dan Human Security SETARA Insitute, Ikhsan Yosarie.
Banyak yang mengkritik bahwa pengangkatan seorang perwira aktif sebagai pejabat sipil berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Selain itu, keputusan ini memungkinkan Mayor Teddy untuk tetap aktif di dinas militer tanpa harus pensiun dini, yang semakin menambah kritik mengenai etika dan aturan dalam pengangkatan pejabat negara.