Dana Bantuan Parpol Rendah Dinilai Jadi Penyebab Banyak Kader Korupsi

03 Jul 2026, 11:51 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

News

Channel

Add Us on Google

Dana Bantuan Parpol Rendah Dinilai Jadi Penyebab Banyak Kader Korupsi

Ilustrasi politik uang. (IDN Times/Arief Rahmat)

Intinya Sih

Heroik Pratama dari Perludem menilai minimnya bantuan keuangan negara untuk partai politik mendorong kader mencari dana ilegal dan memperparah praktik korupsi politik di Indonesia.
Riset Perludem menunjukkan dana Banpol hanya menutup kurang dari lima persen kebutuhan operasional partai, membuat kader bergantung pada sumber pendanaan berisiko seperti rente dan sumbangan pihak ketiga.
Untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik, Perludem mengusulkan sistem e-Banpol agar seluruh proses pengelolaan dana bantuan partai dapat diawasi secara digital dan real time.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik Pratama menilai, minimnya bantuan keuangan negara kepada partai politik menjadi salah satu faktor yang mendorong kader partai mencari sumber pendanaan secara ilegal. Kondisi tersebut dinilai berkontribusi terhadap tingginya praktik korupsi politik di Indonesia.

Menurut Heroik, partai politik memiliki peran strategis dalam demokrasi, mulai dari melakukan rekrutmen politik, menyalurkan aspirasi masyarakat, hingga melahirkan kebijakan publik. Namun, seluruh fungsi tersebut membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai.

1. Bantuan negara hanya mampu menutup kurang dari lima persen kebutuhan partai

Ilustrasi kampanye politik uang. (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Heroik menjelaskan, riset Perludem menunjukkan bantuan keuangan negara atau Banpol hanya mampu menutup kurang dari lima persen kebutuhan operasional partai politik.

"Dari berbagai penelitian yang kami lakukan, bantuan keuangan negara tidak cukup signifikan menopang kebutuhan operasional partai politik. Persentasenya bahkan tidak lebih dari lima persen dari total kebutuhan partai," ujar Heroik dalam acara diskusi daring, Jumat (3/7/2026).

Ia mengatakan, temuan tersebut juga sejalan dengan berbagai kajian yang dilakukan lembaga lain, termasuk KPK dan BRIN, yang menunjukkan kontribusi Banpol terhadap pembiayaan partai masih sangat kecil.

2. Kader partai akhirnya mencari dana melalui praktik rente

Ilustrasi partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Heroik menilai keterbatasan dana membuat banyak partai maupun kadernya mencari sumber pendanaan alternatif yang berisiko menimbulkan praktik korupsi.

"Dampaknya, partai politik maupun kader-kadernya mencari sumber-sumber dana lain yang sering kali berujung pada praktik ilegal, termasuk korupsi. Mereka melakukan rent seeking untuk memenuhi kebutuhan organisasi," katanya.

Menurut dia, dua sumber pendanaan lain yang dimiliki partai juga memiliki berbagai keterbatasan. Iuran anggota dinilai tidak lagi signifikan karena partisipasi publik untuk mendanai partai semakin rendah sejak era reformasi. Sementara itu, sumbangan dari pihak ketiga seperti perusahaan atau individu dinilai berpotensi mengganggu independensi partai dalam menjalankan fungsi politiknya.

Oleh karena itu, Heroik menilai negara perlu memperkuat dukungan pendanaan terhadap partai politik agar mereka tidak bergantung pada sumber pendanaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan maupun praktik korupsi.

3. Perludem dorong e-Banpol untuk tingkatkan transparansi

Ilustrasi bendera partai politik . (IDN Times/Muhammad Nasir)

Di sisi lain, Heroik tak memungkiri masih kuatnya penolakan publik terhadap wacana kenaikan Banpol. Berdasarkan survei Litbang Kompas 2025 lalu, mayoritas responden menyatakan tidak setuju dana bantuan partai ditingkatkan karena khawatir terhadap potensi korupsi dan rendahnya transparansi pengelolaan anggaran.

Untuk menjawab kekhawatiran tersebut, Perludem mengusulkan penerapan sistem e-Banpol yang memungkinkan seluruh proses pengajuan, penyaluran, penggunaan, hingga audit dana bantuan dilakukan secara digital dan dapat dipantau secara real time.

Menurut Heroik, sistem tersebut akan meningkatkan transparansi, mempermudah proses audit, sekaligus memungkinkan masyarakat memantau penggunaan dana negara oleh partai politik.

"Tujuan utama e-Banpol adalah menghadirkan tata kelola bantuan keuangan partai politik yang lebih transparan, lebih akuntabel, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai politik," ujarnya.