Dasco: RUU TNI Selesai Sebelum Reses, Tergantung Dinamika

14 Mar 2025, 18:47 WIB

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, dan Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistan sidak ke Pangkalan dan Sub-Pangkalan Gas LPG 3 kg di kawasan Palmerah, Jakarta Barat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Intinya sih...

RUU TNI merupakan inisiatif DPR yang harus berjalan lancar agar tugas, pokok, dan fungsi TNI dapat berjalan dengan baik.
Menteri Pertahanan menargetkan revisi UU TNI selesai sebelum reses DPR, dengan harapan pembahasan bisa selesai pada bulan Ramadan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) TNI sebelum masa reses tergantung dinamika yang berlangsung di Komisi I.

Dia mengatakan, saat ini Komisi 1 DPR tengah menggodok revisi undang-undang tersebut.

"Kita belum cek dinamikanya seperti apa karena yang tahu itu adalah Komisi I. Bisa cepat, bisa lambat, tergantung dinamika dari pembahasan," kata Dasco usai sidang MinyaKita di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

1. RUU TNI merupakan inisiatif DPR

Dasco mengatakan, RUU TNI merupakan inisiatif DPR sehingga proses perubahannya harus berjalan lancar supaya tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) TNI berjalan lancar.

"Iya kan itu inisiatif dari DPR justru, sehingga dengan adanya inisiatif melakukan revisi, ya, tentunya revisi harus berjalan dengan lancar," kata dia.

Dasco berharap, pembahasan RUU TNI ini bisa memperkuat tupoksi TNI.

"Dengan poin-poin yang tentunya sudah sama-sama tahu, poin-poin untuk supaya tugas pokok dari tni berjalan lancar," kata dia.

2. Menhan harap RUU TNI selesai sebelum DPR reses

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin seusai rapat panja RUU TNI di DPR. (IDN Times/Amir Faisol)

Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, menargetkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dapat selesai sebelum DPR memasuki masa reses.

Sjafrie juga berharap, pembahasan RUU TNI bisa selesai pada bulan Ramadan. Berdasarkan jadwal, DPR akan mulai memasuki masa reses pada 21 Maret 2025.

Hal tersebut disampaikan Sjafrie Sjamsoeddin seusai rapat kerja (raker) bersama Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

"Dengan harapan ini bisa selesai pada Bulan Ramadan, kita harapkan ini selesai sebelum reses para anggota DPR," kata dia.

3. DPR dan pemerintah mulai bentuk panja

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP TB Hasanuddin minta TNI yang mengisi jabatan sipil tidak digaji double. (IDN Times/Amir Faisol)

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengatakan, pemerintah dan DPR akan mulai membentuk panitia kerja (panja) RUU TNI.

"Dimulai membahas tingkat 1. Clear, ya, baru istilahnya dibentuk panjang antara pemerintah dengan DPR," kata dia.

Adapun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU TNI dari pemerintah baru diserahkan dalam rapat perdana tersebut.

Dalam rapat perdana itu juga ditetapkan Ketua Panja RUU TNI. Ketua Komisi I Utut Adianto pun terpilih menjadi Ketua Panja RUU TNI.

"Berdasarkan rapat interen Komisi I, 27 Februari, Komisi I DPR telah membentuk Panja dan mohon izin bukan narsis Pak Menteri kami disepakati saya Utut Adianto menjadi Ketua Panja apakah ini Bapak juga setuju,” tanya Utut kepada peserta rapat.

Menteri Pertahanan yang mewakili pemerintah menyetujui Utut sebagai ketua Panja RUU TNI.

“Sangat setuju, Pak,” jawab Sjafrie.

Selain Utut, jajaran pimpinan Komisi I lainnya yakni Dave Laksono dari fraksi Golkar, Budi Djiwandono dari fraksi Gerindra, Ahmad Heryawan dari fraksi PKS, dan Anton Sukartono dari fraksi Demokrat ditunjuk sebagai Wakil Ketua Panja RUU TNI.

Anggota Panja RUU TNI ini berisi 18 anggota yang terdiri dari 4 anggota dari fraksi PDIP, 3 anggota fraksi Golkar, 3 anggota fraksi Gerindra, 2 anggota fraksi NasDem, 2 anggota fraksi PKB, 2 fraksi PKS, dan 2 orang fraksi PAN.