Debat Capres Pertama Bahas HAM, TKN: Prabowo Tak Perlu Diajarkan

07 Des 2023, 20:17 WIB

Anggota Dewan Pakar dan Direktur Juru Debat Tim Kampaye Nasional (TKN), Budiman Sudjatmiko di Media Center TKN, Jakarta (7/12/2023) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Jakarta, IDN Times - Anggota Dewan Pakar dan Direktur Juru Debat Tim Kampaye Nasional (TKN), Budiman Sudjatmiko, memastikan tak ada persiapan khusus yang dilakukan calon presiden (capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto jelang debat perdana pada Selasa, 12 Desember 2023.

Adapun tema debat tersebut membahas soal hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Sebagaimana diketahui, Prabowo sering dikaitkan dengan kasus dugaan pelanggaran HAM berat di masa lalu, tetapi sampai sekarang belum pernah diadili sehingga belum terbukti secara hukum.

"Tidak ada persiapan khusus. Yang jelas kita kemarin banyak bicara tentang reformasi birokrasi, HAM, penegakan hukum," kata Budiman saat ditemui di Media Center TKN, Kebayoran Baru, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2023).

1. Prabowo sudah berpengalaman, tak perlu diajari lagi

Prabowo Subianto (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Budiman menuturkan, bahwa Prabowo sudah berpengalaman mengikuti jalannya debat pilpres. Mengingat, Prabowo pernah maju sebagai cawapres pada Pemilu 2009 lalu. Kemudian jadi capres pada Pemilu 2014 dan 2019.

Oleh sebab itu, Budiman menyampaikan, Prabowo tidak perlu diajarkan lagi menguasai materi debat.

"Kan Pak Prabowo ini waktu saya masih beda kubu, dia periode 2014 sampai 2019 kan kita sudah mengikuti jalannya debat, waktu beliau jadi capres sebelumnya, jadi menurut saya pak prabowo tidak harus diajari lagi ya. Beliau sudah berpengalaman, beliau menurut saya jauh lebih berpengalaman dari kita," ujar dia.

2. Amnesty usul tema pelanggaran HAM dibahas dalam debat Pilpres 2024

Ilustrasi pelanggaran HAM (IDN Times/Aditya Pratama)

Sementara, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan tema soal pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam debat capres cawapres.

Usman mengungkapkan, pihaknya memberikan dokumen usulan tiga agenda mengenai HAM dalam debat pilpres nanti. Salah satunya mengenai pelanggaran HAM.

"Di dalam dokumen ini kami menyampaikan tiga agenda hak asasi manusia yang kami usulkan agar masuk di dalam agenda debat capres cawapres," kata dia kepada awak media di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu kemarin.

Usman menuturkan, usulan yang pertama berkaitan kebebasan berekspresi. Menurutnya, kebebasan ekspresi di Indonesia sudah sangat memprihatikan.

Agenda kebebasan bereskpresi tersebut terkait berbagai undang-undang yang bermasalah, di antaranya mengenai KUHP pidana yang baru, Undang-Undang ITE, dan berbagi aturan diskriminatif terhadap kelompok minoritas.

"Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi bahkan jumlahnya mencapai sekitar 400 kasus, dari mulai kebebasan berekspresi di Papua sampai dengan yang baru-baru ini terjadi terhadap seniman Butet Kartaredjasa dan Agus Noor," bebet dia.

Kemudian yang kedua, kata Usman, agenda HAM untuk memastikan aparat keamanan memiliki akuntabilitas dan bertanggung jawab.

Dia lantas menyoroti sejumlah kasus yang berkaitan dengan aparat keamanan, seperti tragedi Kanjuruhan, Rempang, Rembang, Air Bangis, Halmahera, hingga Morowoali.

Selain itu, ada pula kasus-kasus kekerasan aparat yang terjadi saat pemilu maupun pada sengketa hasil pemilu yang dipersoalkan masyarakat.

"Kita ingin mengingatkan kembali kekerasan aparat yang termasuk penyiksaan dalam kasus pemilihan umum di tahun 2019, yang ketika itu banyak yang menjadi korban kekerasan termasuk tewas dan juga mengalami luka berat akibat penyiksaan," ujar dia.

Usman juga mengusulkan agar isu mengenai pelanggaran HAM berat jadi pembahasan dalam debat pilpres.

"Agenda pelanggaran HAM berat itu kami menyarankan agar KPU memastikan bahwa agenda debat capres cawapres itu benar-benar membahas atau mempertanyakan visi misi dari calon presiden dan calon wakil presiden terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat, termasuk juga pencegahan terhadap kasus pelanggaran HAM berat di kemudian hari," imbuh dia.

3. KPU tetapkan tema debat pilpres

Ilustrasi debat calon presiden dan wakil presiden jelang pemilihan presiden (pilpres) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri telah menetapkan tema debat capres dan cawapres pada Pemilu 2024.

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, mengungkapkan bahwa debat akan digelar sebanyak lima sesi dengan tema yang berbeda.

Hasyim menuturkan, agenda debat pilpres diselenggarakan bergantian. Debat pertama akan digelar untuk capres. Kedua untuk cawapres, ketiga untuk capres, dan keempat untuk cawapres. Terakhir atau kelima kembali debat untuk capres.

"Debat pertama itu nanti adalah porsinya untuk debat capres. Debat kedua adalah debat untuk cawapres. Debat yang ketiga adalah debat untuk capres. Debat keempat adalah debat untuk cawapres dan kelima atau yang terakhir, itu porsinya untuk debat capres," kata dia di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 6 Desember 2023.

Lebih lanjut, KPU juga mengungkapkan lima tema sesi debat sebagai berikut:

1. Pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga (capres)

2. Ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan (cawapres)

3. Pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik (capres)

4. Pembangunan berkelanjutan, SDA, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa (cawapres)

5. Kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, SDM, dan inklusi (capres)