Dekan FKUI Minta Kemenkes Tak Perburuk Citra PPDS

16 Mei 2025, 20:00 WIB

Keluarga mendiang dr. Aulia Risma Lestari PPDS Anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro menerima penghargaan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pada Kamis (9/1/2025) (IDN Times/Lia Hutasoit)

Intinya sih...

Dekan FKUI menyesalkan narasi negatif terhadap PPDS yang merugikan kepercayaan masyarakat terhadap dokter dan tenaga kesehatan.
Kritik terhadap RDP Komisi IX DPR yang membahas isu negatif, seharusnya Kemenkes membantu suasana menjadi kondusif, bukan memperburuk kondisi.

Jakarta, IDN Times - Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Ari Fahrial Syam, menyayangkan masih munculnya narasi negatif yang memperburuk citra Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

Dia menyoroti adanya framing buruk yang justru membuat kepercayaan masyarakat terhadap dokter maupun tenaga kesehatan menurun. Narasi negatif yang muncul adalah terkait kasus bullying di PPDS hingga pelecehan seksual. Narasi ini kemudian menjadi pembahasan liar warganet di jejaring media sosial.

"Framing tadi kan selalu diulang masalah bullying. Itu diputar terus sehingga menimbulkan bahwa pendidikan dokter spesialis begitu menakutkan dan kemudian warganet nambah-nambahin dianggap pantes kalau kualitas seperti itu, karena mereka dididik seperti itu. Artinya senior menekan junior. Itu terus digulirkan," kata dia dalam jumpa pers di Gedung FKUI, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (16/5/2025).

1. Kemenkes harusnya membantu agar suasana kondusif, bukan memperburuk

Konferensi pers pernyataan sikap jajaran Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) di Gedung FKUI, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (16/5/2025) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Seharusnya, kata dia, citra buruk masyarakat semacam ini bisa segera diluruskan. Ari pun secara khusus menyoroti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR yang selalu membahas isu negatif tersebut.

Menurut dia, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) harusnya bisa membantu suasana menjadi kondusif, bukan justru memperburuk kondisi yang ada saat ini.

"Mestinya kan disampaikan. Kalau ini terus digulirkan, ini akan memperburuk atau pandangan buruk masyarakat terhadap para dokter kita," kata dia.

"Harusnya, Kemenkes bisa membantu suasana kondusif. Bukan memperburuk kondisi yang ada," sambungnya.

2. Berita lama diungkit hingga ganggu pengajar kedokteran

ilustrasi dokter mengambil sampel darah (freepik.com/stefamerpik)

Ari mengaku sedih melihat adanya framing negatif berita lama mengenai kedokteran diungkit kembali. Ada pula framing yang menyebut, biaya pendidikan dokter spesialis sangat mahal sehingga hanya orang kaya yang mampu menempuh pendidikan.

"Itu kan terus dibuat sehingga memang ini suatu kesalahan yang sudah puluhan tahun terjadi. Itu terus terang mengganggu guru-guru yang jungkir balik di dunia kedokteran. Belum lagi dibilang bahwa yang bisa sekolah spesialis yang orangtuanya profesor," kata dia.

3. Guru Besar FKUI menyatakan sikap terhadap situasi kesehatan

Konferensi pers pernyataan sikap jajaran Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) di Gedung FKUI, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (16/5/2025) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Adapun, Guru Besar FKUI menyampaikan sikap terkait situasi terkini terhadap pelaksanaan pendidikan dan pelayanan kesehatan di Indonesia.

Guru Besar FKUI mengaku prihatin dengan kebijakan kesehatan dan pendidikan kedokteran dari Kemenkes yang berpotensi menurunkan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis sehingga berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Padahal, selama pandemik COVID-19, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan tenaga medis telah menyelamatkan jutaan nyawa dengan para dokter bekerja tanpa lelah bahkan sampai kehilangan nyawa demi keselamatan rakyat.

Ketua Dewan Guru Besar FKUI, Siti Setiati, mengatakan, keprihatinan itu lantaran kebijakan pemerintah terkait kesehatan nasional jauh dari semangat kolaboratif. Pihaknya menilai, aturan yang dibuat pemerintah berpotensi menurunkan kualitas pendidikan dokter dan dokter spesialis. Ujungnya juga akan berdampak pada memburuknya mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

"Kini kami prihatin karena kebijakan kesehatan nasional saat ini menjauh dari semangat kolaboratif tersebut. Alih-alih memperkuat mutu layanan dan pendidikan, kebijakan yang muncul justru berisiko menurunkan kualitas pendidikan dokter dan dokter spesialis, yang pada akhirnya akan menurunkan mutu pelayanan kesehatan untuk masyarakat," kata dia dalam kesempatan yang sama.

"Pendidikan dokter bukanlah proses sederhana, melainkan perjalanan akademik panjang yang hanya dapat terwujud melalui rumah sakit pendidikan yang mengintegrasikan pelayanan, pengajaran, dan penelitian sesuai standar global," sambung dia.

Berikut ini pernyataan sikap dan seruan seruan Guru Besar FKUI atas keprihatinan kondisi pendidikan dan pelayanan kesehatan di Indonesia!

1. Menjamin bahwa pendidikan dokter tetap berada dalam sistem akademik yang bermutu dan terstandar.

2. Melibatkan institusi pendidikan kedokteran secara aktif dan bermakna dalam setiap perumusan kebijakan, dengan pendekatan yang transparan dan berbasis bukti.

3. Tidak mengorbankan keselamatan pasien dan masa depan layanan kesehatan demi pencapaian target politik jangka pendek atau kepentingan populisme sesaat.

4. Menghentikan framing buruk terhadap profesi dokter dan tenaga kesehatan di Indonesia yang akan menyebabkan penurunan kepercayaan pada dokter atau tenaga kesehatan bangsa sendiri dan ini dapat dimanfaatkan oleh pelayanan kesehatan negara lain.

5. Menegaskan pentingnya peran kolegium profesi kedokteran dan kedokteran spesialis sebagai lembaga independen yang berwenang dalam menjaga standar mutu pendidikan, kompetensi lulusan, serta sistem sertifikasi dan resertifikasi dokter dan dokter spesialis, agar tetap sejalan dengan kebutuhan pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan kedokteran secara global.