Deklarasi Prabowo di Museum, 4 Ketum Parpol Dilaporkan ke Bawaslu

16 Agu 2023, 16:39 WIB

Deklarasi Golkar dan PAN dukung Prabowo Subianto jadi Capres 2024 (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Jakarta, IDN Times - Ketua Ganjarian Spartan DKI Jakarta, Anggiat Tobing, bersama Masyarakat Pencinta Museum Indonesia (MPMI) melaporkan empat ketua umum partai politik ke Bawaslu tentang deklarasi dukungan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden (capres) pada Pemilu 2024.

Keempat nama itu di antaranya, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto; Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan; Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto; dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.

"Empat orang (ketum parpol) dan peristiwa penggunaan museum untuk deklarasi," kata Tobing di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2023).

"Hari ini ada dua kelompok organisasi masyarakat terutama Ganjarian Spartan DKI Jakarta, kedua adalah rekan dari Masyarakat Pencinta Museum Indonesia. Mereka menguasakan kepada kami untuk membuat pelaporan ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran penggunaan museum untuk kegiatan politik," lanjut dia.

1. Museum milik semua golongan

Partai Golkar dan PAN reami dukung Prabowo sebagai capres 2024 (IDN Times/M Ilman Nafi'an)

Tobing menilai, Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang digunakan untuk deklarasi tersebut merupakan gedung bersejarah. Menurutnya, tidak etis menggelar acara politik di sana.

"Gedung itu sangat bersejarah dan itu jadi milik kita semua. Sebetulnya tanpa menjadi milik kelompok atau golongan mana atau parpol tertentu," ucap dia.

2. Peraturan tak perbolehkan aktivitas politik di museum

Ketua Ganjarian Spartan DKI Jakarta, Anggiat Tobing laporkan empat ketua umum parpol terkait deklarasi capres Prabowo Subianto di Museum Perumusan Naskah Proklamasi (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Dia menjelaskan, dilarangnya museum sebagai aktivitas politik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum. Aturan itu menjelaskan, terdapat sejumlah batasan agar museum tidak berkelindan dengan kepentingan politik tertentu.

Hal itu diatur dalam Pasal 39 Ayat 2 tentang kerja sama pengembangan museum dan Pasal 55 Ayat 1 tentang peran serta masyarakat dalam pengelolaan museum.

Pasal 280 UU Pemilu tentang larangan menggunakan fasilitas pemerintah untuk kampanye.

"Kita melihat ada sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan aturan pemerintah, khususnya Pasal 39 Ayat 2 poin e itu berbunyi tentang kerja sama. Sudah jelas bunyinya bahwa kerja sama dilakukan berdasarkan prinsip kesepakatan, kesetaraan, dan saling menguntungkan. Tidak merusak koleksi, tidak mengomersialkan koleksi dan tidak menggunakan untuk kepentingan politik tertentu," tutur dia.

3. Pelaporan atas nama masyarakat

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Dia lantas mengklaim, pelaporan itu atas nama masyakarat, bukan organisasi relawan Ganjarian Spartan. Tobing menyebut kehadirannya hanya sebagai kuasa hukum.

"Konteks ini yang melapor adalah masyarakat. Kita sebagai pendamping dan menerima kuasa," tutur dia.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.