Demo di Monas, Mahasiswa Papua Minta Lukas Enembe Serahkan Diri ke KPK

12 Okt 2022, 11:47 WIB

Demo mahasiswa Papua tuntut penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Jakarta, IDN Times - Forum Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Peduli Pembangunan Tanah Papua menggelar demonstrasi di Silang Monas Barat Daya, Jakarta Pusat, Rabu (12/10/2022).

Dalam aksi tersebut, mereka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangkap dan mengadili Gubernur Papu, Lukas Enembe terkait dugaan kasus suap dan gratifikasi.

"Kami meminta Lukas berjiwa besar datang ke KPK RI, menyampaikan kalau memang itu benar atau salah buktikan," kata Koordinator Aksi, Charles Kossay, saat ditemui di lokasi.

1. Lukas Enembe disebut ambil untung dari banyak proyek

Instagram.com/@lukas_enembe

Dia menilai, dalam dugaan kasus suap tersebut, Lukas Enembe mengambil untung dari berbagai proyek untuk dinikmati segelintir kelompok. Menurut dia, praktik tersebut merugikan masyarakat Papua.

"Proyek itu yang menerima segelintir orang. Penemuan dari PPATK sekitar ratusan miliar dan ada juga pemblokiran rekening pribadi Lukas Enembe. Berarti selama 10 tahun berkuasa, perkiraan 500 triliun turun ke Tanah Papua yang menikmati sekelompok orang itu. Itu aktornya adalah Bapak Gubernur Lukas Enembe," ujar Charles.

2. Massa dukung KPK usut kasus Lukas Enembe

Demo mahasiswa Papua tuntut penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Charles menegaskan, pihaknya mendukung penuh KPK untuk segera mengusut dugaan kasus yang menimpa kader Demokrat tersebut.

"Dia kalau menjalankan tugas amanah pasti tidak akan sakit. Dia mulai sakit-sakit karena penyalahgunaan luar biasa. Jangan bela koruptor, kita dukung KPK untuk usut kasus ini," kata dia.

3. Lukas Enembe dinilai terbukti korupsi

Demo mahasiswa Papua tuntut penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Lebih lanjut, kata Charles, tuntutan aksinya juga meminta KPK untuk menegakkan hukum di Papua.

"Adili karena sudah terbukti melakukan korupsi dana. Kami percaya KPK tidak menetapkan tersangka tanpa bukti. Mereka punya alat bukti cukup. Kami minta, ini kasus hukum murni," ujar dia.

"Selama kepemimpinan Lukas, gimana Papua? Dia sudah ada pembagian dana, tapi 10 tahun tidak melihat pembangunan secara nyata oleh Lukas. Tidak ada signifikan yang dilakukan oleh Lukas," sambung dia.

Sementara itu, Ketua KPK, Firli Bahuri, meminta kepada Lukas untuk datang memenuhi panggilan KPK.

"Saya kira ini akan bisa selesai bilamana Pak LE sebagai Gubernur Papua yang terpercaya, sudah 2 kali jadi gubernur, tentu beliau adalah warga negara yang baik dan kita berharap beliau akan penuhi panggilan KPK," ujar Firli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/10/2022).