MADANI Kritik Kucuran Dana Rp16 T untuk Tropical Forest Forever Facility
Indonesia berkomitmen mengucurkan USD1 miliar untuk TFFF, tetapi MADANI menilai kebutuhan perlindungan hutan dan adaptasi iklim di dalam negeri masih besar.
Ekspansi PSN berisiko meningkatkan deforestasi dan memicu penalti TFFF, sehingga Indonesia dapat kehilangan hutan sekaligus manfaat pendanaan.
MADANI mendesak evaluasi PSN, moratorium permanen pembukaan hutan alam dan gambut, serta alokasi dana untuk masyarakat adat dan komunitas lokal.
Jakarta, IDN Times - Yayasan MADANI Berkelanjutan mengkritik komitmen Indonesia mengucurkan dana sebesar 1 miliar dolar AS atau lebih dari Rp16 triliun untuk Tropical Forests Forever Facility (TFFF). Apalagi saat ini Indonesia tengah mengalami ancaman deforestasi akibat ekspansi Program Strategis Nasional (PSN).
Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan, Nadia Hadad, mengatakan, Indonesia berisiko kehilangan hutan sekaligus gagal memperoleh manfaat pendanaan global tersebut.
"Jika proyek-proyek PSN berbasis lahan di dalam negeri terus membabat hutan alam hingga melampaui ambang batas deforestasi 0,5 persen, potensi dana yang seharusnya diterima Indonesia dari TFFF akan tergerus habis oleh penalti. Indonesia justru berisiko menanggung kerugian ganda, kehilangan ekosistem hutannya sendiri sekaligus gagal memetik manfaat finansial dari fasilitas pendanaan global yang ikut didanainya," ujar Nadia di Antalya, Turki, dikutip Sabtu (14/11/2026).
1. MADANI kritik Indonesia jadi penyandang dana
Hutan Pinus Cikole, di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat yang menjadi area konsesi Perum Perhutani. (IDN Times/Vadhia Lidyana) MADANI menilai, Indonesia seharusnya memprioritaskan posisinya sebagai penerima manfaat pendanaan iklim, bukan menjadi penyandang dana TFFF. Terlebih, pemerintah masih menghadapi kebutuhan pembiayaan perlindungan kawasan konservasi, adaptasi iklim masyarakat pesisir, hingga penetapan hutan adat.
"Kontribusi terbesar dan paling tak ternilai dari Indonesia bagi upaya menahan laju krisis iklim global bukanlah uang tunai sebesar 1 miliar dolar AS, melainkan jasa ekosistem dari sekitar 90 juta hektare tutupan hutan tropis kita yang tetap berdiri tegak," ujar dia.
2. Ekspansi PSN berisiko memicu penalti deforestasi
KPK pantau Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A di Jakarta Utara (dok.Humas KPK) Berdasarkan analisis spasial MADANI, terdapat 37,3 juta hektare hutan alam di luar Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) pada 2024. Sebanyak 8,17 juta hektare di antaranya merupakan hutan alam primer. Sementara itu, hutan alam dalam proyek PSN cadangan pangan dan energi mencapai 8,78 juta hektare.
Menurut MADANI, TFFF menerapkan ambang batas deforestasi tahunan 0,5 persen. Dengan demikian, negara yang gagal mengendalikan kehilangan hutan berisiko terkena penalti 100 dolar AS hingga 800 dolar AS per hektare dari hutan yang hilang atau terdegradasi.
3. MADANI desak moratorium permanen pembukaan hutan
Gerakan Rakyat Menggugat Proyek Strategis Nasional (Geram PSN) sebagai Pemohon di Gedung MK (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) MADANI pun mendesak pemerintah mengevaluasi PSN yang merusak ekosistem esensial serta memberlakukan moratorium permanen pembukaan hutan alam dan lahan gambut. Pemerintah juga diminta memastikan Indonesia akan memperoleh manfaat TFFF dan mengalokasikan minimal 20 persen dana untuk masyarakat adat serta komunitas lokal.
"Komitmen besar Indonesia di panggung COP30 Belém hingga COP31 Antalya pada akhirnya akan diuji bukan oleh seberapa besar angka triliunan rupiah yang dijanjikan, melainkan oleh seberapa hijau tutupan hutan alam kita saat dipantau oleh satelit dunia," kata Nadia.
Pemerintah pertama kali mengumumkan komitmen Indonesia sebesar 1 miliar dolar AS untuk TFFF dalam COP30 di Belém, Brasil, pada November 2025. Skema yang diinisiasi Brasil ini dirancang memberikan insentif finansial kepada negara pemilik hutan tropis yang mampu mempertahankan tutupan hutannya. Dalam hal ini, Indonesia memiliki posisi ganda, yakni sebagai negara penyandang dana sekaligus calon penerima manfaat.
