Desak Negara Hentikan Kekerasan pada Rakyat, API: Harus Satu Suara!

29 Agu 2025, 15:18 WIB

Aliansi Perempuan Indonesia ikut menggelar aksi tolak RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi UU di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Intinya sih...

Aliansi Perempuan Indonesia melakukan konsolidasi daring melalui Zoom pada Jumat (29/8/2025) menanggapi kejadian Affan Kurniawan, seorang ojek online yang tewas dilindas mobil aparat.
Kekerasan sistemik oleh negara tidak hanya dari pajak, tetapi juga dari berbagai sektor lainnya.
Harapan agar seluruh bagian API berada dalam satu suara untuk mengecam tindakan kekerasan negara terhadap rakyat.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Aliansi Perempuan Indonesia melakukan konsolidasi daring melalui Zoom pada Jumat (29/8/2025). Dalam pertemuan ini, organisasi dan komunitas perempuan dari berbagai daerah di Indonesia menyampaikan kegelisahan mereka bersamaan dengan rencana demonstrasi pada awal September.

Salah satu perwakilan dari Organisasi Perempuan Mahardhika menyampaikan tujuan konsolidasi ini dilakukan, yaitu menanggapi kejadian Affan Kurniawan, seorang ojek online yang tewas dilindas mobil aparat.

"Ketika rakyat bersuara dan malah direpresi, itu adalah tindakan yang sungguh di luar batas makanya pertemuan dan konsolidasi ini dilakukan oleh Aliansi Perempuan Indonesia," ujarnya.

1. Kekerasan sistemik oleh negara terjadi di berbagai sektor

Demo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat berujung ricuh pada Kamis (28/8/2025) sore. (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Salah satu perwakilan dari Sumba, Nusa Tenggara Timur, Herlina, menyatakan kekerasan dari negara bukan hanya dari kenaikan pajak melainkan tersebar di berbagai sektor. Herlina menganggap hal ini termasuk ke dalam kekerasan sistemik.

"Kekerasan sistemik oleh negara dan wakil rakyat, entah itu naiki pajak, entah itu sumber daya alam, konflik agraria, dan sebagainya. Itu kekerasan sistemik oleh negara," tegas Herlina.

Lebih lanjut, Herlina menyatakan keresahannya teradap wakil rakyat ĺit menerima aspirasi layaknya tembok Berlin, kuat dan tidak bisa diruntuhkan siapa pun.

"Mereka hampir seperti tembok Berlin yang tidak bisa diruntuhkan oleh siapa pun," tutupnya.

2. API tegaskan DPR tidak boleh bersembunyi di balik sistem

Ilustrasi Gedung DPR Senayan. (IDN Times/Kevin Handoko)

Salah satu perwakilan dari Girl, No Abuse! di Makassar, Dian, menegaskan pentingnya transparansi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait kenaikan tunjangan yang sedang viral belakangan ini.

"Saya hanya ingin satu, mereka makan dari gaji kita, mereka ambil pajak dari kita semua. Beli kopi aja ada tax service 2 persen. TNI, Polri, dan semua yang membunuh ini digaji dari gaji kita. Jadi yang saya inginkan tuh transparansi. Saya ingin nama," tegas Dian.

"Kedua, soal transparansi anggota DPR. Mereka mau tunjangan naik, oke! Tapi, mereka makan dari gaji kita. Jadi harus jelas tunjangan naik berapa, APBN siapa, siapa yang approve, itu harus tau siapa saja orang-orang jahat ini dan mereka tidak boleh bersembunyi di balik sistem," lanjutnya.

3. Harapan agar seluruh bagian API berada dalam satu suara

Ilustrasi suara gaduh(pexels.com/Sora Shimazaki)

Ada pun Echa Waode, seorang aktivis dari Arus pelangi, mengatakan harapannya sebelum 8 tuntutan yang telah mereka diskusikan rampung agar semua organisasi yang tergabung dalam konsolidasi tersebut berada dalam satu suara.

"Jadi harapanku, kita satu suara. Semua bisa kena, siapa pun itu. Kita tidak tahu, bisa jadi besok kita atau pun saudara kita yang kena, gitu. Jadi memang ini harus dikuatkan lagi konsolidasinya untuk satu suara, untuk mengecam pejaba negara untuk tidak lagi melakukan tindakan kekerasan terhadap rakyat," tegas Echa Waode dari Arus Pelangi.