Polisi Ungkap 510 Orang Jadi Korban Pidana PPA-PPO dalam Sepekan

Polri mengungkap 510 korban TPPO dari 207 laporan selama 13–19 November 2026.
Sebanyak 238 tersangka diamankan, dengan modus PMI nonprosedural menjadi yang paling banyak ditemukan.
Polri mengedukasi 47.550 orang dan memulangkan 84 korban melalui koordinasi dengan sejumlah lembaga.
Jakarta, IDN Times - Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri mengungkap sebanyak 510 orang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama sepekan, terhitung sejak 13 hingga 19 November 2026.
Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Nurul Azizah, mengatakan, ratusan korban tersebut terungkap dari 207 laporan polisi yang ditangani jajaran Polri, mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda, hingga Polres.
"Dalam periode tersebut telah menangani kasus sebanyak 207 laporan polisi yang mana dengan korban itu secara total ada 510 orang korban dengan rincian dewasa sebanyak 448 orang, kemudian korban anak 62 orang," ujar Nurul di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Dari total korban tersebut, sebanyak 50 persen merupakan perempuan dewasa, 37 persen laki-laki, dan 13 persen anak-anak. Polri juga mengamankan 238 tersangka dalam rangkaian pengungkapan kasus tersebut.
1. Sebanyak 238 tersangka diamankan, modus PMI nonprosedural mendominasi

Dirtipid PPA-PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah bersama jajaran saat menyampaikan jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta (20/11/2026)(IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Nurul menjelaskan, para tersangka memiliki peran beragam dalam jaringan perdagangan orang. Mulai dari perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal, hingga mucikari.
Polri masih terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk mereka yang berperan sebagai pengendali maupun pihak yang menikmati keuntungan dari tindak pidana perdagangan orang.
Sementara itu, berdasarkan hasil pengungkapan selama sepekan, modus operandi yang paling banyak ditemukan adalah pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural dengan persentase 42 persen.
Kemudian, sebanyak 38 persen kasus menggunakan modus eksploitasi seksual terhadap orang dewasa. Adapun modus lainnya meliputi eksploitasi seksual anak, penempatan sebagai pembantu rumah tangga di dalam negeri, pengantin pesanan, awak buah kapal (ABK), hingga militer bayaran.
"Setiap langkah penindakan yang dilaksanakan dari Bareskrim, Mabes Polri, Polda jajaran sampai dengan Polres jajaran, kegiatan tersebut dilaksanakan secara selektif dan terukur berdasarkan laporan hasil penyelidikan dan/atau penyidikan dengan mengutamakan keselamatan petugas serta perlindungan terhadap saksi dan korban," kata dia.
2. Polri edukasi 47 ribu orang untuk mencegah TPPO

Dirtipid PPA-PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah bersama jajaran saat menyampaikan jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta (20/11/2026). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Selain melakukan penindakan, Polri juga mengintensifkan upaya pencegahan agar masyarakat tidak terjerat praktik perdagangan orang.
Nurul mengatakan, pihaknya telah menggelar 279 kegiatan Rise and Speak selama periode 13 sampai 19 November 2026. Kegiatan tersebut diikuti 47.550 orang dari berbagai kelompok masyarakat.
Edukasi itu menyasar kelompok rentan menjadi korban TPPO, khususnya perempuan, anak-anak, pencari kerja, serta masyarakat yang tinggal di wilayah dengan potensi kerawanan perdagangan orang.
Melalui kegiatan tersebut, Polri berupaya meningkatkan deteksi dini terhadap indikasi perekrutan, pengangkutan, penampungan, hingga pengiriman orang yang diduga berkaitan dengan TPPO.
Nurul juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan gaji besar tanpa kejelasan perusahaan, persyaratan kontrak kerja, maupun prosedur pemberangkatan.
Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja dan kelengkapan dokumen sebelum menerima tawaran pekerjaan, khususnya ke luar negeri. Selain itu, masyarakat diimbau tidak menyerahkan dokumen pribadi atau paspor kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan.
3. Sebanyak 84 korban berhasil dipulangkan

Dirtipid PPA-PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah bersama jajaran saat menyampaikan jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta (20/11/2026). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Dalam penanganan kasus TPPO, Polri juga melakukan upaya perlindungan dan pemulihan terhadap para korban. Nurul menegaskan, penanganan tidak boleh berhenti setelah korban ditemukan atau diselamatkan.
Selama periode 13 hingga 19 November 2026, sebanyak 84 korban berhasil dipulangkan. Proses pemulangan dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait dengan tetap memperhatikan keamanan, keselamatan, dan kondisi masing-masing korban.
Polri juga bekerja sama dengan sejumlah lembaga untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan. Di antaranya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Selain itu, dilakukan asesmen untuk mengetahui kebutuhan korban setelah diselamatkan dan dipulangkan. Asesmen tersebut mencakup kebutuhan tempat tinggal, pemulihan psikologis, pendidikan bagi korban anak, hingga peluang pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi bagi korban dewasa.
"Program ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat dan mencegah korban untuk tidak terjebak kembali dalam praktik perekrutan maupun penempatan tenaga kerja ilegal," ujar Nurul.
Dia mengatakan, Polri berkomitmen terus meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku TPPO sekaligus memperkuat perlindungan bagi para korban.
"Keberhasilan penanganan TPPO tidak semata-mata diukur dari jumlah pelaku yang berhasil ditangkap, tetapi juga dari seberapa banyak korban yang berhasil untuk diselamatkan, jaringan kejahatan yang berhasil diputus, serta masyarakat yang dapat melindungi atau terlindungi dari ancaman perdagangan orang," kata dia.


























