Dewas KPK Didesak Sanksi Etik Firli Bahuri Usai Bertemu Yasin Limpo

Saut menuturkan, pertemuan Firli Bahuri dengan Eks Menteri Pertanian (Mentan) RI) Syahrul Yasin Limpo merupakan sebuah pelanggaran pidana.

Berdasarkan Pasal 36 UU KPK, Saut mengatakan, pimpinan KPK dilarang bertemu secara langsung atau tidak langsung dengan orang yang berperkara.

Adapun bunyi Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menjelaskan, pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun.

“Nggak boleh, itu pidananya disitu (pasal) 36, Pasal 36 dan 65 (UU KPK),” kata Saut.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, mengatakan, Firli Bahuri pasti akan diperiksa oleh penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam kasus ini jika sudah layak diperiksa.

“Kalau sudah layak dimintai keterangan sebagai saksi, ya, kita mintakan. Nanti kita lihat,” kata Karyoto.

Mantan Deputi Penindakan KPK itu menuturkan, untuk menentukan layak tidaknya seseorang diperiksa adalah dengan melihat apakah ada keterkaitan orang tersebut dengan kasus yang ditangani oleh penyidik.

Kendati demikian, Karyoto mengaku tidak mengetahui kapan jadawal pemeriksaan terhadap Firli Bahuri tersebut digelar.

“Ya keterkaitannya dong, terkait atau tidak. Nanti saya tanya penyidik dulu ya. Nanti dia yang jelaskan kalau jadwal itu aku gak tahu soal itu,” kata dia.

Terpisah, Ketua KPK FIrli Bahuri membantah tudingan dirinya memeras Menteri Pertanian nonaktif Syahrul Yasin Limpo. Ia menegaskan tidak pernah berkomunikasi dengan pihak berperkara.

"Apa yang terjadi hari ini tidak pernah terjadi pada pimpinan KPK. KPK tetap bekerja sebagaimana ketentuan hukum. KPK juga tidak pernah berkomunikasi kepada para pihak, apalagi yang tidak dikenal," kata dia.

Firli mengatakan bahwa di Kementerian Pertanian hanya mengenal sosok Syahrul Yasin Limpo. Ia mengaku tak mengenal pejabat dengan level di bawah menteri.

"Saya tidak ada yang kenal. Jadi saya pastikan bahwa kami tidak pernah melakukan hubungan dengan para pihak apalagi meminta sesuatu atau disebut dengan pemerasan. Saya clearkan itu tidak pernah dilakukan sesuai yang dituduhkan," kata dia.