Dharma Pongrekun Bagian dari Skenario KIM Plus di DKI? Ini Kata Dasco

19 Agu 2024, 23:39 WIB

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memastikan KIM Plus akan mengusung Ridwan Kamil maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

Dasco Ahmad menepis isu Dharma Pongrekun-Kun Wardana disiapkan KIM Plus untuk melawan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada DKI Jakarta 2024.
Calon independen di Pilkada DKI Jakarta 2024 merupakan bagian dari demokrasi, menurut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Polda Metro Jaya menghentikan penyelidikan dugaan pencatutan KTP warga DKI Jakarta oleh pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Surat akan dikirimkan kepada pelapor.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menepis isu yang menyebutkan calon independen di Pilkada DKI Jakarta, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, sengaja disiapkan oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk melawan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Menurut Dasco, duet Dharma Pongrekun-Kun Wardana sudah lebih dulu mendaftar sebagai calon independen di Pilkada DKI 2024.

Sementara, kata dia, KIM Plus yang berdiri dari 12 partai politik itu baru terbentuk untuk mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono sebagai cagub dan cawagub DKI Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Dasco saat ditemui usai menghadiri acara pagelaran wayang kulit menjelang Muktamar PKB, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2024) malam.

"Kalau skenario kan ini KIM Plus belum lama terbentuk, sementara itu calon independen daftarnya sudah lama," kata Dasco.

1. Calon independen juga bagian dari demokrasi

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad pastikan partainya tutup pintu dukungan ke Anies di Pilkada DKI Jakarta 2024. (IDN Times/Amir Faisol)

Lebih jauh, Wakil Ketua DPR RI itu menambahkan, adanya calon independen di Pilkada DKI Jakarta 2024 juga merupakan bagian dari demokrasi.

Dia juga mengatakan tidak heran dengan munculnya calon independen itu. Sebab, fenomena ini bukan kali pertama terjadi di Pilkada DKI Jakarta.

"Calon independen ini bisa melaju inilah demokrasi, dan kami juga sebenarnya tidak heran, karena di DKI ini bukan baru pertama kali calon independen bisa maju," kata Dasco.

"Kalau dilihat dari sejarah Pilkada DKI itu, salah satu kader kami pernah maju juga dan lolos bertarung sebagai calon independen," lanjutnya.

2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana sempat dilaporkan ke Polda Metro

Dharma Pongrekun (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Sebelumnya, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana sempat dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencatutan KTP warga Jakarta. Keduanya dilaporkan oleh Samson (45).

Dharma dan Kun dilaporkan telah melanggar Pasal 67 ayat 1 UU Perlindungan Data Pribadi tahun 2022. Laporan sudah teregister dengan nomor LP/B/4830/VIII/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 16 Agustus 2024.

"Saya Army Mulyanto mewakili klien saya Pak Samson tujuan hari ini adalah membuat laporan polisi terkait dengan pencatutan data nomor induk kependudukan," kata pengacara korban, Army Mulyanto di Polda Metro Jaya, Jumat (16/8/2024) lalu.

Army menjelaskan, kliennya merasa keberatan lantaran tak pernah menyatakan dukungan terhadap Dharma dan Kun.

Adapun dalam laporan tersebut, pihaknya turut membawa sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar dari aplikasi KPU hingga KTP.

3. Polda Metro hentikan penyelidikan kasus pencatutan KTP warga DKI

Bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur independen, Dharma Pongrekun - Kun Wardana bersama jajaran KPU dan Bawaslu di Kantor KPU Jakarta, Salemba, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Namun, Polda Metro Jaya menghentikan penyelidikan kasus dugaan pencatutan KTP warga DKI Jakarta oleh pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) akan segera dikirimkan kepada pelapor.

“Betul (kasus dihentikan),” kada Ade kepada IDN Times, Senin (19/8/2024).

Selanjutnya, Polda Metro Jaya menyarankan agar pelapor yang merupakan warga DKI Jakarta bernama Samson untuk melaporkan kasus tersebut ke Bawaslu.

“Sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam UU yang berlaku,” ujar dia.