Terbukti Bersekongkol Sadap Presiden Prabowo, Eko Hadi Langsung Banding

Irjen Pol Eko Hadi Santoso mengajukan banding atas putusan PTDH yang dijatuhkan sidang KKEP Polri pada 17 November 2026.
Eko Hadi dinyatakan bersekongkol dalam akses ilegal berupa penyadapan dengan akses atau perangkat teknologi Polri secara tidak profesional dan prosedural.
Sidang etik selama sembilan jam menghadirkan sembilan saksi, termasuk satu saksi meringankan berinisial DR atas permintaan Eko Hadi.
Jakarta, IDN Times - Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EHS) menyatakan banding atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) yang dijatuhkan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri, Selasa (17/11/2026).
Eko Hadi sebelumnya dinyatakan melakukan pemufakatan terkait aktivitas akses ilegal (illegal access) berupa penyadapan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan prosedural.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan putusan sidang menjatuhkan dua jenis sanksi terhadap Eko Hadi.
"Pada hasil sidang KKEP, maka didapatkan putusan sidang KKEP, terhadap terduga pelanggar EHS, sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela," kata Trunoyudo, di gedung Propam Polri, Selasa malam.
Selain sanksi etika, Eko Hadi juga dijatuhi sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.
"Atas putusan tersebut, pelanggar EHS menyatakan banding," ujar dia.
Sidang etik Eko Hadi berlangsung sekitar sembilan jam, mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB. Dalam persidangan tersebut, sembilan saksi dihadirkan, termasuk satu saksi yang meringankan atas permintaan Eko Hadi berinisial DR.


























