Di Tengah COVID-19, Ada 663 Gelandangan Ibu Kota Ditampung Kemensos

04 Mei 2020, 13:15 WIB

Ilustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times- Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia bekerja sama dengan Dinas Sosial daerah tengah berupaya menampung seluruh tunawisma atau gelandangan yang masih berkeliaran di sekitaran Ibu Kota. Sebab, karena intensitasnya berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mereka berpotensi menjadi penyebar (carrier) virus corona.

“Kami kerja sama dengan pemda setempat, kalau di Jakarta itu ada shelter atau tempat penampungan gitu. Di sana tunawisma, gelandangan, akan dirawat. Kita kan gak tahu kalau mereka jadi OTG (orang tanpa gejala),” kata Sekjen Kemensos, Hartono Laras, kepada IDN Times, Minggu (3/5).

1. Pemerintah siapkan shelter dengan kapasitas 1.800 orang

Dok.IDN Times/Istimewa

Berdasarkan data Ditjen Rehabilitas Sosial, pemerintah telah mempersiapkan 18 tempat penampungan dengan daya tampung 1.800 orang yang tersebar di DKI Jakarta dan Bekasi.

Selain melalui rujukan atau penjangkauan tim di lapangan, para tunawisma juga dipersilakan untuk mendatangi langsung tempat-tempat penampungan terdekat supaya mereka mendapatkan bantuan sosial dan ekonomi.

“Kalau datang sendiri malah lebih bagus. Nanti di sana akan dirawat, diperiksa dulu, ada tim dokter. Nanti juga mereka didata. Setelah diasesmen, baru nanti mereka mendapat bantuan atau dicari keluarganya,” sambung Hartono.

2. Sudah ada 663 tunawisma yang ditampung

Dok.IDN Times/Istimewa

Sementara itu, Dirjen Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat menyampaikan, hingga Minggu (3/5) kemarin, sudah ada 663 tunawisma yang dibawa ke tempat penampungan sementara. Jika mereka memiliki identitas, petugas akan berusaha untuk menjangkau keluarga atau mengupayakan proses reunifikasi.

Adapun yang tidak memiliki keluarga dan identitas, mereka akan ditampung hingga tiga bulan ke depan. “Ya mereka akan tinggal hingga masa pandemik berakhir. Kalau sekarang ditetapkan tiga bulan, April, Mei, Juni,” tambah Hartono.

3. Mensos tidak ingin ada orang yang mati kelaparan

Dok.IDN Times/Istimewa

Kebijakan ini merupakan turunan dari instruksi Menteri Sosial, Juliari P Batubara, yang tidak menginginkan ada satupun warga negara meninggal akibat kelaparan di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) imbas pandemik virus corona. Di samping itu, tempat penampungan sementara juga menjadi instrumen supaya anggaran bantuan sosial yang disiapkan pemerintah tepat sasaran.

“Setelah didata, nanti mereka baru mendapat bantuan. Datanya kami pakai data yang terus diperbarui,” tutup Hartono.