Depok di Tangan PKS Disindir-Sindir, Walkot Idris: Jangan Buat Gaduh
Salah satu lubang di trotoar Jalan Raya Margonda, Kota Depok (IDN Times/Dicky)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Depok, IDN Times - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto sempat menyinggung soal capaian PKS dalam memimpin Kota Depok. Seakan menjawab kritikan tersebut, Pemerintah Kota Depok kemudian membeberkan pembangunan yang sedang, maupun akan dilaksanakan di Kota Depok.
Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, para politisi maupun pejabat tinggi negara diminta untuk saling jaga hati dan lisan. Begitupun saat memberi pernyataan agar tak membuat gaduh dan memberi statmen yang mencerahkan.
"Masa pasca pandemi rakyat, kita mengalami suasana dan kondisi kehidupan yang prihatin, jangan bertindak membuat suasana gaduh," ujar Idris, Senin (19/9/2022).
Baca Juga: PDIP Sindir PKS Urus Depok Saja, Jubir: Lebih Berhasil dari Solo
1. Depok dikecilkan dianggap singgung perasaan semua pihak
Wali Kota Depok, Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono mengenakan pakaian simbol adat Depok. (Istimewa)Idris membantah statemen Hasto terkait PKS memimpin Kota Depok telah puluhan tahun. Padahal kader PKS memimpin Kota Depok baru seumur 18 tahun, yakni sejak 2006 hingga 2022. Statmen Hasto pun kemudian dianggap telah menyinggung perasaan semua pihak yang sudah memberi karya dan prestasi di Kota Depok.
"Jadi kalau Depok dikecilkan dengan mempertanyakan kemajuan kota, itu menyinggung perasaan semua pihak, alhamdulillah Kota Depok terus mengalami kemajuan sampai saat ini," tegas Idris.
Idris menuturkan, pembangunan di Depok hingga kini terus mengalami kemajuan, mulai dari sisi pengelolaan keuangan, program pelayanan, pemberdayaan, hingga pembangunan. Hal itu dilakukan setelah kader PKS memimpin Kota Depok sejak 2006.
"Anggaran aspirasi dari Pemkot Depok setiap anggota DPRD sekitar Rp3 miliar, statemen itu juga melukai anggota DPRD Kota Depok yang banyak membantu kemajuan Depok," tutur Idris.
Baca Juga: Dua Lagu Baru Wali Kota Depok Menggema di Yonhub Cimanggis Depok
2. Diminta untuk tidak asbun
Salah satu kendaraan katagori mewah tampak mengisi BBM bersubsidi berupa pertalite di salah satu SPBU di Kota Depok. (IDNTimes/Dicky)Idris mengungkapkan, apabila pemerintahannya saat ini dinilai gagal, politisi maupun pemangku jabatan lainnya diminta melakukan evaluasi dan realisasi anggaran aspirasi. Menurutnya, anggaran yang dialokasi melalui anggaran aspirasi anggota dewan sudah berdasarkan kesepakatan bersama untuk membangun Kota Depok.
"Makanya jangan asal bunyi atau asbun," ungkap Idris.
Kenaikan harga BBM dan adanya penolakan dari unsur partai politik, bagi Idris tentu hal biasa dalam sebuah negara demokrasi. "Perwakilan pendemo kita terima kok, kita sampaikan kebijakan masyarakat, begitupun langkah yang kita ambil setelah kenaikan BBM," ucap Idris.
3. Singgung Kota Depok yang dipimpin PKS
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kritiyanto (IDN Times/Ilman Nafi'an)Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto melihat masifnya spanduk PKS yang menolak kenaikan harga BBM turut menyinggung soal PKS yang hanya diam saat Pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). PKS dinilai hanya diam saat Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak merebut Blok Rokan dan Blok Mahakam menjadi milik NKRI.
Hasto mengatakan, tidak mempermasalahkan PKS dan partai politik melakukan penolakan atas kebijakan kenaikan harga BBM yang dilakukan Pemerintah. Hasto tidak ingin partai politik kehilangan konteks ketika melempar kritik.
"PKS harus melihat bagaimana Presiden Jokowi ini telah melakukan upaya yang tidak dilakukan ketika PKS berada di pemerintahan Pak SBY," kata Hasto dalam keterangannya, Sabtu (17/9/2022).
Bahkan Hasto menyarankan PKS untuk melakukan autokritik dan meminta memperlihatkan kepala daerah asal PKS yang memiliki prestasi. Hasto pun turut menyinggung soal prestasi atau capaian hasil Kota Depok yang dipimpin PKS.
"Sekarang tampilkan saja kepala daerah mana dari PKS yang berprestasi. Di Kota Depok puluhan tahun dipimpin PKS tetapi bagaimana prestasinya. Itu baru memimpin kota, belum memimpin Indonesia yang begitu kompleks," tegas Hasto.
Berita Terkini Lainnya
