Comscore Tracker

PDIP Vs PKS Memanas, Wali Kota Depok Disebut Pakai Politik Buang Badan

Berawal dari tolak BBM naik, PDIP dan PKS di Depok memanas

Depok, IDN Times - Kritikan PDI Perjuangan terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah menguasai Kota Depok selama 18 tahun ditanggapi oleh Wali Kota Depok, Mohammad Idris. Dia mengatakan, masalah pembangunan Kota Depok seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, termasuk DPRD Kota Depok.

Idris pun meminta jika pembangunan dianggap gagal, politisi harus melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran aspirasi dan pokir yang dialokasikan pemkot berdasarkan kesepakatan bersama.

Mendengar tanggapan Idris atas kritikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tersebut, PDI Perjuangan Kota Depok menuding Wali Kota Depok 2 periode itu menggunakan politik buang badan.

"Pak Idris melakukan politik buang badan dengan menyampaikan bahwa seolah-olah ada pihak lain yang tanggung jawab juga soal ini, siapa itu DPRD misalnya," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman kepada IDN Times, Selasa (20/9/2022).

1. Pelaksanaan dan kewenangan penggunaan anggaran berada di Pemkot Depok

PDIP Vs PKS Memanas, Wali Kota Depok Disebut Pakai Politik Buang BadanKetua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman. (IDNTimes/Dicky)

Ikravany menuturkan, DPRD merupakan bagian dari Pemerintah Kota Depok dalam membangun Kota Depok. Namun pada pelaksanaan pembangunan, kewenangan berada di tangan Pemerintah Kota Depok.

"Dia (Idris) betul memang DPRD bagian Pemda, tapi jangan lupa tetap ekskutifnya Idris," tutur Ikravany.

Ikravany mengungkapkan, pada pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kota Depok memiliki anggaran untuk membangun Kota Depok. DPRD Kota Depok hanya mengajukan melalui anggaran aspirasi yang dimiliki anggota DPRD.

"Anggaran kan ada di mereka dan pelaksanaannya pun mereka," ungkap Ikravany.

Baca Juga: PDIP Serang Balik PKS, Sindir Kota Depok Tidak Berkembang

2. Tolak Kenaikan BBM PKS disebut opportunist politik

PDIP Vs PKS Memanas, Wali Kota Depok Disebut Pakai Politik Buang BadanPKS keluar (walkout) dari ruang sidang paripurna hari ini, Selasa (6/9/2022). Mereka menolak kenaikan harga BBM saat Menkeu Sri Mulyani menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBN 2021. (IDN Times/Melani Putri)

Saling singgung keberhasilan kader partai antara PKS dan PDI Perjuangan berawal dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), hal itu dibenarkan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Hendrik Tangke Allo. Pada kenaikan harga BBM yang diumumkan Pemerintah Pusat, PKS melakukan penolakan dan melakukan aksi di beberapa kota salah satunya Kota Depok.

"Aksi itu kalau saya bisa memastikan opportunities politik jelang 2024," terang Hendrik.

Hendrik turut menyinggung soal janji kampanye PKS di Kota Depok apabila menjadi pemenang Pemilu menjanjikan akan membebaskan biaya pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara gratis. Namun pada faktanya setelah PKS menang di Kota Depok pembuatan SIM tetap dikenai biaya administrasi.

"Inget gak ketika Pemilu 2019 PKS menjanjikan SIM gratis kepada warga Kota Depok, SIM gratis gak di Polres, bayar kan, artinya proparganda SIM gratis saat itu hanya bagian daripada opportunities politik, sama dengan sekarang soal BBM," tegas Hendrik.

3. Politisi maupun pejabat tinggi negara diminta menjaga hati dan lisan

PDIP Vs PKS Memanas, Wali Kota Depok Disebut Pakai Politik Buang BadanWali Kota Depok, Mohammad Idris saat ditemui di gedung Pramuka, Kota Depok. (IDNTimes/Dicky)

Sebelumnya, Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, para politisi maupun pejabat tinggi negara diminta untuk saling jaga hati dan lisan. Begitupun saat memberi pernyataan agar tak membuat gaduh dan memberi statement yang mencerahkan.

"Masa pasca pandemi rakyat, kita mengalami suasana dan kondisi kehidupan yang prihatin, jangan bertindak membuat suasana gaduh," ujar Idris, Senin (19/9/2022).

Idris mengungkapkan, apabila pemerintahannya saat ini dinilai gagal, politisi maupun pemangku jabatan lainnya diminta melakukan evaluasi dan realisasi anggaran aspirasi. Menurutnya, anggaran yang dialokasi melalui anggaran aspirasi anggota dewan sudah berdasarkan kesepakatan bersama untuk membangun Kota Depok.

"Makanya jangan asal bunyi atau asbun," ungkap Idris.

Baca Juga: PKS Banggakan Angka Kemiskinan Depok, PDIP Sebut Naif

Topic:

  • Dwifantya Aquina

Berita Terkini Lainnya