Sah! Hak Interpelasi DPRD Kota Depok Resmi Diajukan Tentang KDS

2. Penjaringan penerima kartu KDS tidak melibatkan pengurus lingkungan

Anggota DPRD Depok fraksi PKB, Babai Suhaimi. (Istimewa)

Baca Juga: Asal 5 Dentuman Misterius di Depok Terungkap, Besok Bakal Terjadi Lagi

Sementara, Anggota DPRD Kota Depok fraksi PKB, Babai Suhaimi mengatakan, penyerahan hak interpelasi anggota DPRD merupakan buntut kurang transparannya program KDS yang diluncurkan Wali dan Wakil Wali Kota Depok. Hal itu berdasarkan sejumlah fakta yang ditemukannya terkait program KDS di lapangan.

"Pemkot Depok menetapkan warga yang menerima bantuan program KDS tidak melibatkan RT, RW, dan Lurah," ujar Babai.

Babai mengungkapkan, selain tidak berkoordinasi dengan pengurus lingkungan, Pemerintah Kota Depok tidak melakukan sosialisasi kepada pengurus lingkungan. Hal itu banyak yang menyebabkan ketidaktahuan tentang program KDS. 

"Pemkot Depok mendata penerima KDS tidak melalui penjaringan pengurus lingkungan dan diduga penerima kartu KDS fiktif karena tidak transparan," ungkap Babai.

3. Dewan pertanyakan penunjukan koordinator pendataan KDS

Wali Kota Depok, Mohammad Idris menunjukan kartu KDS yang menjadi salah satu janji politik saat pencalonan Wali Kota Depok. (Istimewa)

Babai menjelaskan, penunjukan koordinator penjaringan warga penerima KDS ditiap kelurahan tidak transparan. Hal itu memperkuat dugaan penerima KDS adalah fiktif sehingga menjadi pertanyaan anggota DRPD Kota Depok.

"Mereka yang ditunjuk sebagai koordinator itu siapa, apakah tau kewilayah sehingga mengetahui yang berhak menerima KDS," jelas Babai.

Dengan adanya hak interpelasi DPRD Kota Depok terkait KDS, Wali dan Wakil Wali Kota Depok dapat memberikan penjelasan secara terperinci dalam program KDS. Hal itu dilakukan untuk mengetahui secara pasti program KDS tepat sasaran kepada warga Depok.

"Jadi kami minta Pemkot Depok transparan dalam program KDS," tutup Babai.