Jakarta, IDN Times - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochamad Afifuddin menanggapi kritik yang dilayangkan eks Menko Polhukam, Mahfud MD soal fasilitas pesawat jet pribadi yang digunakan Komisioner KPU RI.
Pria yang akrab dipanggil Afif itu menyebut, penyewaan pesawat jet pribadi diperlukan jajaran Komisioner KPU untuk memastikan logistik pemilu dapat disalurkan dengan baik.
Afif menyampaikan, pesawat jet pribadi dipakai untuk mendatangi lokasi yang sulit dijangkau. Di sisi lain, Komisioner KPU harus memperhatikan efektivitas waktu di tengah tahapan pemilu yang mepet.
"Kalau itu untuk kebutuh logistik. Kan udah kita bicarakan lama sebenarnya. Karena persiapan penyediaan logistik pemilu kemarin kan, selama 2019 dan itu juga dilakukan untuk mendatangi tempat tempat yang susuah dijangkau, karena waktu sangat mepet," kata dia.
"Pertaruhannya kan kalau kemudian tidak bisa dipastikan barang terkirim dan seterusnya, kami juga menghawatirkan logistik tidak sampai dan seterusnya," lanjut Afif.
Meski begitu, Afif menegaskan, pihaknya menerima berbagai kritik dan masukan yang dilayangkan berbagai pihak, termasuk dari Mahfud.
Menurutnya, setiap penyelenggaraan pemilu tentu memiliki kekurangan.
"Terlepas dari apapun kami menerima kritikan dan masukan bahwa yang kita lakukan itu ikhtiar untuk Pemilu 2024 kemarin terwujud. Dan itu sudah kita laksanakan. Terlepas dari kurang dan lebihnya," beber dia.
Sebelum dipecat DKPP karena terjerat kasus tindak asusila, Hasyim Asy'ari yang kala itu masih menjabat sebagai Ketua KPU, sempat mengklarifikasi penggunaan jet pribadi.
Hasyim menjelaskan hal tersebut untuk membantah tudingan dari salah satu Anggota Komisi II DPR yang menyebut jajaran Komisioner KPU bergaya hidup mewah hingga foya-foya, salah satunya soal penyewaan jet pribadi.
Hasyim menjelaskan, penyewaan jet pribadi merupakan bagian dari tugas. Pesawat jet dipakai untuk memantau distribusi logistik di Pemilu 2024.
Ia menjelaskan, pihaknya perlu menyewa pesawat karena waktu pengadaan logistik yang singkat. KPU cuma punya waktu 75 hari untuk memastikan logistik sampai dan siap digunakan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Kalau pesawat kan pesawat sewaan untuk monitoring logistik. Pengadaan logistik kita cuma 75 hari lho, dan yang bertanggung jawab KPU. Kalau logistik gagal, 14 Februari gagal, siapa yang dimintai tanggung jawab?" ujar Hasyim dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 15 Mei 2024.
"Memang untuk memastikan surat suara terutama surat suara formulir terkirim tepat waktu," sambung dia.