Mahfud Dorong Semua Komisioner Dicopot, KPU: Ungkapan Rasa Sayang
- Mahfud MD mengusulkan agar semua Komisioner KPU dicopot setelah Hasyim Asy'ari dicopot sebagai Ketua KPU karena kasus kekerasan seksual.
- Pelaksana tugas Ketua KPU, Mochamad Afifuddin, menerima kritikan Mahfud sebagai ungkapan rasa sayang terhadap proses demokrasi dan memastikan setiap kritik akan menjadi bahan evaluasi untuk tetap profesional.
- Anggota KPU periode 2022-2027 diberikan fasilitas mewah oleh negara seperti tiga kendaraan dinas mewah, penyewaan jet pribadi, dan permintaan wanita penghibur jika berkunjung ke daerah.
Jakarta, IDN Times - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochamad Afifuddin menanggapi pernyataan mantan Menko Polhukam, Mahfud MD yang mengusulkan agar semua Komisioner KPU dicopot. Dorongan itu muncul setelah Hasyim Asy'ari dicopot sebagai Ketua KPU karena kasus kekerasan seksual.
Afifuddin berterima kasih atas kritik yang disampaikan Mahfud. Ia menilai, kritikan Mahfud sebagai ungkapan rasa sayang terhadap proses demokrasi.
"Ya yang pertama, tentu kita terima kasih ya ke semua kritikan, masukan kepada penyelenggara. Tetapi pada intinya kita memahami itu sebagai ungkapan rasa sayang ke semua proses demokratisasi, semua proses yang melibatkan penyelenggara," kata Afifuddin saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).
1. KPU pastikan akan evaluasi
Oleh sebab itu, pria yang akrab dipanggil Afif itu memastikan setiap kritik yang disampaikan kepada KPU akan menjadi bahan evaluasi. Hal itu dilakukan agar KPU tetap profesional.
"Sehingga apa yang menjadi perhatian para pihak itu pasti akan menjadi juga perhatian kita untuk ya tentu kita perbaiki yang kurang, yang baik kita pertahankan, jadi kami melihatnya sebagai kritik dan juga sekaligus pengingat bahwa kita semua untuk senantiasa profesional senantiasa profesional serta menjaga integritas dari semua jajaran kita menjelang pelaksanaan Pilkada," ungkapnya.
2. Mahfud soroti gaya mewah komisioner KPU hingga minta semuanya dicopot
Sebelumnya, Mahfud MD mengaku terkejut dengan kelanjutan pemberitaan pemecatan Hasyim Asy'ari dari posisi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Selama bertugas, anggota KPU periode 2022 hingga 2027 diberikan sejumlah fasilitas mewah oleh negara. Masing-masing dari anggota KPU mendapatkan tiga kendaraan dinas mewah yaitu Toyota Alphard, Toyota Innova Hybrid, dan Hyundai Palisade. Itu belum termasuk penyewaan jet pribadi untuk kepentingan pengecekan logistik pemilu.
Informasi itu diperoleh Mahfud ketika mendengar cerita dari pakar hukum tata negara, Feri Amsari, ketika berbicara di program siniar Abraham Samad. Bahkan, diduga juga ada permintaan wanita penghibur jika berkunjung ke daerah.
"DPR dan pemerintah perlu bertindak. Tidak diam. KPU secara umum kini tidak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia!" ujar Mahfud dikutip dari akun media sosialnya, Senin (8/7/2024).
Ia pun menyarankan agar yang diganti tidak hanya Hasyim Asy'ari tetapi enam komisioner lainnya juga dicopot.
"Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda pilkada pada November mendatang," katanya.
Meski hasil Pemilu 2024 bermasalah, tetapi Mahfud tidak meminta hasil pemilu presiden yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dibatalkan. Pilpres dan pileg 2024 yang merupakan hasil kinerja KPU periode 2022-2027 sudah selesai, sah, dan mengikat.
3. DPR pernah soroti gaya hidup mewah jajaran Komisioner KPU
Jika melihat ke belakang, gaya hidup mewah komisioner KPU, pernah diributkan anggota Komisi II DPR, Rezka Oktoberia. Alasan yang dipaparkan oleh Hasyim terkait keperluan untuk menyewa jet pribadi, dinilai Rezka tak masuk akal.
Selain itu, Rezka secara khusus menyoroti sejumlah rumah hingga mobil dinas yang diberikan kepada Komisioner KPU. Menurutnya, fasilitas itu terlalu berlebihan.
Sejumlah Komisioner KPU disebut tidak menempati rumah dinas yang disediakan negara. Sebaliknya, mereka malah menggunakan anggaran untuk menyewa apartemen di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
Rezka juga mempertanyakan anggaran untuk alokasi apa yang dipakai untuk sewa apartemen tersebut.
"Terkait rumah dinas, mereka tidak tinggal di rumah dinas tapi apartemen di Jalan Setiabudi, Kuningan, Jakarta," tutur Rezka dalam rapat evaluasi Pemilu 2024 yang digelar Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu (15/5/2024).
"Rumah dinas itu kan ada ya, di Jalan Siaga Raya 23. Sekarang digunakan atau ditempati nggak oleh tujuh komisioner (KPU)? Kalau menurut penglihatan saya, cuma satu atau dua orang yang di sana yang menempati," sambung Rezka.
Selain itu, Rezka juga mempertanyakan keberadaan tiga mobil dinas untuk masing-masing Komisioner KPU. Ia mengaku heran karena jumlahnya cukup banyak dan bagaimana kriteria pemakaiannya, apakah menggunakan mobil sesuai dengan agenda masing-masing.
Ia menganggap, tidak masuk akal bila seorang Komisioner KPU bisa mendapat tiga unit mobil sekaligus. Terlebih, khusus Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari mendapat empat mobil dinas.
"(Mekanisme pemakaian mobil) atau diganti hari, Senin-Selasa mobil satu, Rabu-Kamis mobil kedua, Jumat-Sabtu mobil ketiga atau dibagi lagi, ada yang khusus ke pasar, jalan-jalan, ke kantor? Kan ini sangat nggak masuk akal tia mobil dinas digunakan tidak? Tambah satu lagi Ketua Fortuner. Nah ini digunakan ke empat-empatnya gimana biaya pemeliharaan nya?" lanjutnya.
Setiap Komisioner KPU disebut mendapat mobil dinas berupa Hyundai Palisade, Toyota Alphard, dan satu unit mobil warisan komisioner periode lalu. Sementara, Hasyim mendapat mobil tambahan berupa Toyota Fortuner.
"Ada tidak, betul tidak? Digunakan nggak semuanya? Kalau ada yang keluar jalur, kalau memang tidak digunakan, kita kembalikan jangan dipakai. Gampang toh," tegasnya.
