Dilantik Jadi Menteri Pertahanan, Prabowo Bakal Fokus pada 4 Hal Ini

Dalam debat capres keempat antara Jokowi dengan Prabowo bertemakan pertahanan, keamanan, dan hubungan internasional, mantan Danjen Kopassus itu menekankan betapa pentingnya alutsista sebagai instrumen pertahanan dan keamanan negara.

Namun, ia mengkritisi kebocoran uang negara sehingga anggaran belanja untuk pengadaan alutsista kian terkikis. Akibatnya, kekuatan pertahanan negara turut melemah.

“Pertahanan dan keamanan sangat penting bagi suatu negara. Saya menilai pertahanan Indonesia terlalu lemah, jauh dari yang diharapkan. Kenapa? Karena kita gak punya uang. Kekayaan dan harta kita tidak tinggal di Indonesia,” kata Prabowo saat debat yang berlangsung pada 30 Maret 2019.

Sebagai purnawirawan TNI, Prabowo mengerti betul sejauh mana kualitas dan kuantitas alutsista milik negara. Salah satu yang ia kritik adalah minimnya anggaran negara di bidang pertahanan. Padahal, pada 2019, kementerian pertahanan merupakan kementerian yang mengelola APBN paling besar.

“Kita negara seluas Eropa, berapa kapal selam kita? berapa peluru? Kalau ada armada asing masuk ke laut kita, apa yang bisa kita perbuat? Kita berada dalam pertahanan yang sangat lemah. Anggaran pertahanan kita Rp107 triliun, itu 5 persen dari APBN kita, 0,8 persen dari total GDP kita. Padahal, Singapura anggarannya 30 persen dari ABPN, 3 persen dari GDP,” beber dia.

Prabowo menyindir Jokowi karena mendapat bisikan yang tidak benar dari penasihat pertahanan dan keamanannya. Mantan Wali Kota Solo itu dianggap tidak meninjau langsung pekerjaan yang dilakukan oleh aparat pertahanannya.

Alhasil, Jokowi hanya mendapat laporan yang baik-baik saja padahal pekerjaan di lapangan sangat mungkin terbengkalai. “Budaya ABS (asal bapak senang) banyak, Pak. Kalau ketemu Panglima, siap! Aman! Terkendali Pak! Radar cukup pak! Tidak benar pak (kepada Jokowi). Itu budaya Indonesia, ABS,” tegasnya.

Terakhir, Prabowo memiliki keyakinan bahwa negara yang kuat adalah negara yang ditopang oleh pertahanan yang berkualitas. Di kancah internasional, diplomat Indonesia tidak akan bisa mengupayakan kepentingan nasionalnya bila negara ini tidak memiliki daya tawar, salah satunya di bidang pertahanan.

“Diplomasi adalah untuk memajukan kepentingan nasional sebuah negara. Diplomasi hanya bisa dibantu dan di-back-up oleh kekuatan. Kalau negara kita gak kuat, dia (negara lain) senyum sama kita,” sambungnya.

Di tengah perdebatan, Prabowo mengutip kalimat Thucydides mengenai pentingnya pertahanan suatu negara. Jika Indonesia menjadi negara lemah, maka Indonesia tidak memiliki pilihan selain tunduk kepada negara yang lebih kuat.

“The strong will do what they can and the week suffer what they must,” demikian kata Prabowo mengutip sang filsuf asal Yunani itu.