Comscore Tracker

Dorong Ketegasan Pemerintah, JK: Untuk Kesehatan Gak Ada Demokrasi

JK ingin pemerintah berbuat sesuatu yang tegas dan jelas

Jakarta, IDN Times - Mantan Wakil PresidenJusuf Kalla (JK) tak mempermasalahkan jika nanti pemerintah menerapkan Status Darurat Sipil untuk mengatasi wabah virus corona. Menurutnya masyarakat Indonesia bisa disiplin dengan kesadaran sendiri atau dengan upaya pemaksaan.

"Dalam hal ini saya belum baca itu Perppu, tapi saya tekankan kita ini membutuhkan ketegasan dan upaya yang jelas," ujarnya dalam acara Suara Millennial by IDN Times, Senin (30/3).

1. JK: Jika kelewatan satu hari naik 20 persen

Dorong Ketegasan Pemerintah, JK: Untuk Kesehatan Gak Ada DemokrasiIlustrasi APD tenaga medis (IDN Times/Dokumen)

Ketua Umum Palang Merah Indonesia ini menjelaskan biasanya darurat sipil diberlakukan apabila ada konflik bersenjata. Artinya pemerintahan diambil alih oleh militer atau sipil itu dengan kekuasaan penuh.

"Yang penting kita berbuat sesuatu karena kita kelewatan satu hari naik 20 persen (kasus virus COVID-19)," katanya.

2. Masyarakat ada yang harus dipaksa untuk disiplin

Dorong Ketegasan Pemerintah, JK: Untuk Kesehatan Gak Ada DemokrasiTangkapan layar video

JK memaparkan bahwa penyebaran virus COVID-19 ini ditularkan dari orang ke orang melalui droplet sehingga masih ada peluang untuk menghindari dengan disiplin.

"Jadi ada yang sadar (sendiri) tinggal di rumah, tapi ada yang di rumah kalau dipaksa dengan hukuman atau denda seperti yang dilakukan negara lain," imbuhnya.

3. Karantina terbatas diikuti ketegasan

Dorong Ketegasan Pemerintah, JK: Untuk Kesehatan Gak Ada DemokrasiIlustrasi lockdown (IDN Times/Arief Rahmat)

Sedangkan terkait karantina terbatas, JK tidak mempermasalahkan asalkan kebijakan tersebut ada ketegasan dan jelas.

JK mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir jika peran militer nanti kuat jika kebijakan tersebut diterapkan.

"Justru kita yang khawatir kalau gak ada tindakan, sebab ini untuk diri sendiri, ini juga bukan bicara demokrasi atau tidak demokrasi karena memang untuk kesehatan gak ada demokrasi," tegasnya.

Dia mencontohkan saat dokter meresepkan obat untuk diminum 3 X sehari, tidak bisa ditawar menjadi 2 X sehari sebab hal tersebut berkaitan dengan kesehatan.

4. Presiden Jokowi terapkan status darurat sipil bila keadaan sudah abnormal

Dorong Ketegasan Pemerintah, JK: Untuk Kesehatan Gak Ada Demokrasi(Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Seperti diketahui, Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengatakan bahwa status darurat sipil akan diterapkan pemerintah apabila keadaan sudah abnormal. Hal itu disampaikan Jokowi dalam keterangan persnya di channel YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (31/3).

"Ya semua skenario itu kita siapkan. dari yang ringan, yang moderat, sedang, maupun yang terburuk. Darurat sipil itu kita siapkan jika ada kondisi abnormal sehingga perangkat tu kita siapkan dan sampaikan," kata Jokowi.

Namun, Jokowi menilai bahwa kondisi pandemik virus corona di Indonesia saat ini belum memasuki status abnorma. Sehingga, belum ditetapkan status darurat sipil.

"Tapi kalau kondisinya kayak sekarang ini ya tentu saja tidak," jelas Jokowi.

Sementara ini, pemerintah sendiri telah mengambil langkah yaitu status pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

https://www.youtube.com/embed/zx1lJoHC7Co

Baca Juga: [BREAKING] Jokowi: Status Darurat Sipil Diambil Jika Kondisi Abnormal

Topic:

  • Dwi Agustiar

Berita Terkini Lainnya