Duh, Jakarta Peringkat Keempat Polusi Udara di Dunia
Suasana tugu Monas yang tertutup oleh kabut polusi di Jakarta, Selasa (25/7/2023). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengurangi polusi udara pada Senin (21/8/2023). Namun kebijakan tersebut ternyata belum mempengaruhi kualitas udara di Jakarta sampai saat ini.
Berdasarkan laman IQ Air, polusi udara di Ibu Kota menduduki peringkat keempat pada Rabu (23/8/2023) pukul 10.44 WIB. Indeks kualitas udara di Jakarta berada di angka 164 dengan polutan utamanya PM2.5 dan nilai konsentrasi 70 µg/m³ (mikrogram per meter kubik).
Padahal, standar kualitas udara ideal dari WHO memiliki bobot konsentrasi PM2.5 antara 0 sampai 5 mikrogram per meter kubik.
"Konsentrasi PM2.5 di Jakarta saat ini 16,1 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO," demikian dikutip IQAir.
IQair pun menyarankan agar warga memakai masker jika beraktivitas di luar ruangan. Namun jika dalam ruangan, sebaiknya menyalakan penyaring udara (air purifier) dan menutup jendela.
Baca Juga: Pengusaha Sebut WFH bukan Solusi Utama Atasi Polusi di DKI
1. ASN Pemprov DKI mulai WFH kurangi polusi
Suasana kerja saat kebijakan WFH hari pertama ASN Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Senin (21/8/2023). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov DKI, Etty Agustijani, mengatakan, sesuai Surat Edaran SEKDA Nomor 34 Tahun 2023, pegawai Pemprov DKI mulai memberlakukan WFH.
Kebijakan tersebut juga sesuai dengan arahan Kemen PANRB dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta untuk menyambut KTT ASEAN yang digelar 5-7 September 2023.
"Kedua adalah terkait polusi udara, mungkin sudah mendengar bahwa polusi udara di Jakarta lumayan tinggi dibandingkan provinsi lain. Ketiga, sesuai rencana MenPANRB bahwa DKI Jakarta menjadi pilot project WFH dan WFO. Jadi, ada tiga momen yang dilaksanakan," kata Etty di Balai Kota.
Baca Juga: Bukan EV dan WFH, Ini Solusi Kurangi Polusi dari Wamen BUMN
2. Luhut perintahkan ASN kementerian untuk WFH
Suasana kerja saat kebijakan WFH hari pertama ASN Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Senin (21/8/2023). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar; Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marives), Luhut Binsar Pandjaitan; dan sejumlah pejabat menggelar rapat koordinasi polusi udara Jabodetabek.
Heru mengatakan, dalam rakor tersebut Luhut memerintahkan agar semua kementerian menerapkan WFH untuk mengurangi polusi, terutama di Jakarta.
"Tadi Pak Menteri mengarahkan untuk work from home, nanti semua kementerian WFH. Kalau Pemda DKI sudah mulai tanggal 21 (Agustus)," ujar Heru di Gedung Kemenko Marves, Jakarta, Jumat (18/8/2023).
Baca Juga: Polusi Udara Jakarta Peringkat Pertama Dunia Meski ASN Pemprov DKI WFH
3. WFH sampai Oktober
Suasana kerja saat kebijakan WFH hari pertama ASN Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Senin (21/8/2023). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)Heru menegaskan, kebijakan WFH tersebut tidak berlaku bagi pegawai yang melayani masyarakat langsung, seperti rumah sakit dan sekolah.
"Yang tidak bersentuhan dengan masyarakat, rumah sakit dan sekolah yang tidak (WFH)," ujarnya.
Heru mengatakan, rencana WFH bagi pegawai awalnya akan dimulai akhir September nanti, tetapi pihaknya memutuskan untuk mempercepat penyelenggaraan WFH bagi ASN DKI.
"Ya, rencana mungkin 1-2 bulan. Rencana (sampai) 2 bulan. Ya, sampai akhir lah, kita coba. Kemarin itu usulannya sampai akhir September, ya," katanya.
Baca Juga: DLH: Modifikasi Cuaca untuk Usir Polusi Udara Jakarta Sulit Dilakukan
Berita Terkini Lainnya
