Polusi Udara Jakarta Peringkat Pertama Dunia Meski ASN Pemprov DKI WFH
ilustrasi polusi udara (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengurangi polusi udara mulai Senin (21/8/2023). Namun kebijakan tersebut ternyata belum mempengaruhi kualitas udara di Jakarta.
Berdasarkan laman IQ Air, polusi udara di Ibu Kota bahkan menduduki peringkat pertama pada Selasa (22/8/2023) pukul 08.31 WIB. Indeks kualitas udara di Jakarta berada di angka 172 dengan polutan utamanya PM2.5 dan nilai konsentrasi 70 µg/m³ (mikrogram per meter kubik). Padahal, standar kualitas udara ideal dari WHO memiliki bobot konsentrasi PM2.5 antara 0 sampai 5 mikrogram per meter kubik.
"Konsentrasi PM2.5 di Jakarta saat ini 19,3 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO," demikian dikutip IQAir.
IQair menyarankan agar warga memakai masker jika beraktivitas di luar ruangan. Namun jika dalam ruangan, sebaiknya menyalakan penyaring udara (air purifier) dan menutup jendela.
1. WFH ASN untuk kurangi polusi udara
Suasana kerja saat kebijakan WFH hari pertama ASN Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Senin (21/8/2023). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov DKI, Etty Agustijani, mengatakan sesuai Surat Edaran SEKDA Nomor 34 Tahun 2023, pegawai Pemprov DKI mulai memberlakukan WFH. Kebijakan tersebut juga sesuai dengan arahan Kemen PANRB dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta untuk menyambut KTT ASEAN yang digelar 5-7 September 2023.
"Kedua adalah terkait polusi udara, mungkin sudah mendengar bahwa polusi udara di Jakarta lumayan tinggi dibandingkan provinsi lain. Ketiga, sesuai rencana Menpan bahwa DKI Jakarta menjadi pilot project WFH dan WFO. Jadi ada tiga momen yang dilaksanakan," kata Etty di Balai Kota.
Baca Juga: Apakah Air Purifier Mengurangi Polusi Udara Secara Efektif?
2. Luhut minta semua kementerian WFH
Editor’s picks
Suasana perkantoran (IDN Times/Umi Kalsum)Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar; Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marives), Luhut Binsar Pandjaitan, dan sejumlah pejabat menggelar rapat koordinasi polusi udara Jabodetabek.
Heru mengatakan, dalam rakor tersebut Luhut memerintahkan agar semua kementerian menerapkan WFH untuk mengurangi polusi, terutama di Jakarta.
"Tadi Pak Menteri mengarahkan untuk work from home, nanti semua kementerian WFH. Kalau Pemda DKI sudah mulai tanggal 21 (Agustus)," ujar Heru di Gedung Kemenko Marves, Jakarta, Jumat (18/8/2023).
3. WFH ASN DKI sampai Oktober
Suasana kerja saat kebijakan WFH hari pertama ASN Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Senin (21/8/2023). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)Heru menegaskan, kebijakan WFH tersebut tidak berlaku bagi pegawai yang melayani masyarakat langsung, seperti rumah sakit dan sekolah.
"Yang tidak bersentuhan dengan masyarakat, rumah sakit dan sekolah yang tidak (WFH)," ujarnya.
Heru mengatakan, rencana WFH bagi pegawai awalnya akan dimulai akhir September nanti, tetapi pihaknya memutuskan untuk mempercepat penyelenggaraan WFH bagi ASN DKI.
"Ya, rencana mungkin 1-2 bulan. Rencana (sampai) 2 bulan. Ya, sampai akhir lah, kita coba. Kemarin itu usulannya sampai akhir September, ya," katanya.
Baca Juga: WFH Bukan Solusi Polusi Udara, Pengamat: Seoalah Jadi Obat Mujarab
Topik:
Berita Terkini Lainnya
