Kimia Farma Jual Vaksin COVID-19, Pandu: Vaksin Bukan Produk Komersial
Vaksin virus corona (COVID-19) buatan Sinopharm (ANTARA FOTO/REUTERS/Sebastian Castaneda)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kebijakan pemerintah yang menyediakan vaksin berbayar dalam label vaksin gotong royong (VGR) menuai beragam kritikan, salah satunya dari Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono.
Pandu mengungkapkan vaksin adalah public health good yang seharusnya dijamin oleh negara. Dia menyayangkan di tengah pandemik dan susahnya masyarakat mengakses vaksin ada yang mengeruk keuntungan.
"Bilang aja jualan vaksin, gak usah bilang herd-immunity. Motivasi terselubung vaksin gotong-royong adalah jualan, bukan untuk bantu kendalikan pandemi. Tak perlu dusta," cuitnya di akun media sosial yang sudah dikonfirmasi IDN Times, Senin (12/7/2021).
1. Vaksin gotong royong bisnis tapi dikemas gotong royong
IDN Times/Imam RosidinDia menilai motivasi awalnya adanya vaksin Gotong Royong memang bisnis, tapi dikemas dengan gotong-royong dan herd-immunity.
"Tadinya hanya bentuk peran serta swasta, mungkin saja banyak batal ikut dan sadar bahwa sebenarnya hanya korban komersialisasi vaksin. Vaksin itu public health good, bukan commercial product," katanya.
Baca Juga: Kimia Farma Tunda Layanan Vaksin Berbayar dari Rencana Mulai Hari Ini
2. Pandu bersama para ahli buat petisi
Vaksin COVID-19 Sinovac pada 19 Juli 2020 tiba di Soetta dan langsung dibawa ke Bandung untuk segera mulai Uji Klinis oleh Biofarma dan FK Unpad. Dok. IDN Times/btEditor’s picks
Pandu bersama Guru Besar Bidang Sosiologi Bencana di Universitas Teknologi Nanyang Singapura Prof. Sulfikar Amir, dan juga Irma Handayani membuat petisi penolakan vaksin mandiri .
Vaksinasi muncul di laman change.org. Penolakan vaksinasi mandiri tersebut kini telah ditandatangni lebih dari 8.093 orang hingga Senin (12/7/2021) siang.
"Batalkan Vaksinasi Mandiri, #VaksinasiMandiriGakAdil," tulis judul petisi penolakan tersebut.
Rencana pemerintah untuk memperbolehkan vaksinasi mandiri akan menyebabkan ketimpangan yang tinggi dan justru dapat memperpanjang pandemik COVID-19.
3. Program vaksinasi berbayar menguntungkan masyarakat menengah ke atas
Erick Thohir pantau apotek kimia farma (IDN Times/Muhammad Athif Aiman)Mengutip WHO, mereka bertiga menilai program vaksinasi yang dilakukan pihak swasta hanya menguntungkan dan mengutamakan masyarakat tingkat ekonomi menengah ke atas di perkotaan saja.
"Dengan suplai vaksin yang masih sangat terbatas, masyarakat yang berada di daerah dan ekonomi menengah ke bawah, yang justru memiliki tingkat risiko penularan lebih tinggi, bisa tidak diprioritaskan dalam pembagian vaksin," tulis petisi tersebut.
Semula Kimia Farma akan memulai vaksin berbayar hari ini. Namun penolakan masyarakat membuat program vaksinasi berbayar ini ditunda.
Baca Juga: Deretan Ambulans Terunik di Dunia, Fiturnya Bikin Kagum!
Topik:
Berita Terkini Lainnya
