Diperiksa KPK Lagi, Ini Keterangan yang Diberi Hasto Kristiyanto

PDI Perjuangan kerap menyebut kasus yang melibatkan eks komisioner KPU, Wahyu Setiawan merupakan perkara dugaan penyalahgunaan wewenang. Sementara, komisi antirasuah menyebutnya dengan tegas sebagai pemberian suap. 

Dalam pemberian keterangan pers oleh KPK pada (9/1) lalu, Wahyu meminta dana operasional kepada buronan komisi antirasuah yang juga kader PDI Perjuangan, Harun Masiku senilai Rp900 juta. Duit itu diberikan eks komisioner KPU agar nama Harun bisa masuk menggantikan Nazarudin Kiemas sebagai anggota parlemen terpilih. Nazarudin meninggal pada Maret 2019, namun tetap memperoleh suara yang cukup besar. 

Sesuai aturan, seharusnya, posisi Nazarudin digantikan kader lainnya dengan perolehan suara tertinggi kedua yakni Riezky Aprilia. Namun, partai dengan lambang banteng moncong putih itu lebih mendukung Harun untuk duduk sebagai anggota parlemen. 

Dari dana operasional Rp900 juta yang diminta oleh Wahyu, ia baru menerima Rp200 juta dari Agustiani Tio Fridelina yang dulunya mantan anggota Bawaslu dan orang kepercayaan Wahyu. Tio dulunya juga pernah nyaleg dari PDI Perjuangan. 

Namun, dalam pandangan PDI Perjuangan, Harun adalah korban dari penyalahgunaan wewenang Wahyu. 

"Saya dimintai keterangan sebagai saksi atas dugaan penyalahgunaan wewenang oleh mantan komisioner KPU yaitu saudara Wahyu," ungkap Hasto kepada media. 

Ini merupakan kali kedua Hasto mendatangi KPK setelah pada (24/1) lalu juga memenuhi panggilan penyidik. 

Menurut Hasto, sesuai dengan aturan yang berlaku, PDIP Perjuangan berhak untuk mengalirkan suara milik Nazarudin Kiemas ke calon terpilih lainnya sesuai keinginan mereka. Keputusan itu, ungkapnya, merupakan keputusan partai. Untuk menggantikan Riezky, PDI Perjuangan sempat mengirimkan surat ke KPU sebanyak tiga kali untuk mengusulkan suara Nazarudin dialihkan ke Harun dan bukan Riezky. 

Surat pertama dikirim dengan nomor 2576/EX/DPP/VIII/2019 pada 5 Agustus 2019. Dokumen ini diteken oleh Bambang DH-Hasto Kristiyanto. Kedua, surat tembusan nomor nomor72/EX/DPP/IX/2019 dilayangkan pada 27 September 2019. 

"Surat tembusan ini ditandatangani oleh Yasonna Laoly dan Hasto Kristiyanto," tutur Ketua KPU, Arief Budiman ketika memberikan keterangan pers pada (10/1) lalu. 

Surat ketiga,  diterima pada 6 Desember 2019. Dokumen ketiga ini diteken oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto. Surat ketiga ini pada intinya meminta agar KPU mengganti posisi PAW anggota DPR Dapil I Sumatera Selatan dari Riezky Aprilia ke Harun Masiku.

"Kursi yang dimiliki itu adalah milik partai sehingga ketika ada persoalan kemudian partai punya kedaulatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan karena kami tidak bisa bertindak di luar koridor hukum," tutur dia lagi.  

Ketika ditanya mengenai rencana Partai Demokrat yang menggulirkan pembentukan panitia kerja untuk mencari keberadaan Harun Masiku, Hasto enggan menanggapinya. 

"Saya bukan anggota DPR, jadi saya tidak mengikuti itu (isunya)," kata Hasto menjawab pertanyaan IDN Times. 

Ia pun enggan menjawab spekulasi yang dilemparkan oleh Partai Demokrat ada kemungkinan Harun telah mati ditembak, maka hingga kini ia belum ditemukan oleh komisi antirasuah.