Guru PAI sebagai penjaga nilai agama dan etika sosial
Ada perubahan dalam paradigma kebijakan PAI
Beberapa program yang diterapkan Direktorat PAI sepanjang 2025
Jakarta, IDN Times - Sepanjang 2025, Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI) Kementerian Agama RI mengukuhkan peran pendidikan agama Islam sebagai bagian integral dari agenda pembangunan nasional.
Dalam kerangka tersebut, pendidikan agama Islam tidak diposisikan semata sebagai pelengkap kurikulum, melainkan sebagai investasi peradaban yang menentukan arah pembentukan karakter, etika publik, dan daya tahan sosial bangsa di tengah tantangan global dan disrupsi nilai.
Berdasarkan data nasional hingga akhir 2025, jumlah Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) tercatat sebanyak 262.971 orang yang melayani 41.883.439 siswa Muslim pada 317.520 sekolah umum di seluruh Indonesia. Rasio ini mencerminkan besarnya mandat strategis guru PAI sebagai penjaga nilai keagamaan, etika sosial, dan moderasi beragama.
Dalam rangka memperkuat profesionalisme pendidik, Direktorat PAI terus mengakselerasi pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai instrumen utama peningkatan mutu dan sertifikasi.
Hingga 2025, 90,2 persen Guru PAI telah bersertifikat pendidik, sementara 9,8 persen atau 25.880 guru lainnya menjadi prioritas kebijakan lanjutan melalui skema PPG prajabatan dan afirmasi peningkatan kualifikasi pada tahun berikutnya.
Seiring dengan peningkatan kompetensi, negara juga memastikan keberlanjutan kesejahteraan guru PAI melalui pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi. Kebijakan ini bentuk kehadiran negara dalam menjaga kesinambungan peran guru PAI.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Amin Suyitno, menegaskan capaian pada 2025 merupakan hasil perubahan paradigma kebijakan pendidikan agama Islam, dari pendekatan administratif menuju pendekatan strategis.
“Peningkatan kompetensi guru, afirmasi kesejahteraan, serta penguatan literasi keagamaan merupakan ikhtiar sistemik agar pendidikan agama tidak berhenti pada hafalan dan simbol, tetapi membentuk cara berpikir, kepekaan sosial, dan etika publik,” ujar Amin dalam keterangan resmi.
Amin juga menegaskan, guru PAI harus ditempatkan sebagai subjek utama perubahan dalam pembangunan peradaban bangsa. Alhasil, kehadiran negara harus diwujudkan melalui afirmasi nyata.
“Pendidikan agama Islam harus melahirkan religiositas yang matang, moderasi yang berakar, dan keberagamaan yang memberi solusi atas persoalan sosial,” tegas Amin.
Direktur Pendidikan Agama Islam, M. Munir, menegaskan bahwa seluruh capaian tersebut dirancang dalam satu kerangka kebijakan yang saling terhubung dan berorientasi keberlanjutan.
“Kami tidak merancang program secara terpisah dan seremonial. Seluruh capaian Direktorat PAI sepanjang 2025, disusun sebagai satu ekosistem kebijakan yang saling menguatkan,” ujar Munir.
Pada aspek penguatan literasi keagamaan, Direktorat PAI melaksanakan Gerakan Bebas Buta Huruf Al-Qur’an di Sekolah, yang diawali dengan Asesmen Tuntas Baca Al-Qur’an (TBQ) bagi Guru PAI di enam provinsi.
Program ini dilaksanakan dengan penjaminan mutu oleh Universitas PTIQ serta memanfaatkan platform digital CintaQu, sebagai respons atas rendahnya kemampuan baca Al-Qur’an yang selama ini belum terpetakan secara objektif.
Selain itu, Direktorat PAI juga melaksanakan Asesmen Nasional Literasi Pendidikan Agama di Sekolah terhadap guru dan siswa sekolah dasar. Asesmen ini dirancang dengan pendekatan pedagogis berbasis Taksonomi Bloom yang mengukur aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif, serta diposisikan sebagai data dasar komplementer dalam penguatan mutu pembelajaran PAI.
Dalam bidang inovasi, Direktorat PAI mencatat capaian digitalisasi layanan pendidikan melalui penyusunan 40 buku PAI berbasis digital dan Artificial Intelligence (Smart PAI) yang dirancang untuk diakses oleh puluhan juta siswa, guru, mahasiswa, dan dosen PAI di sekolah serta perguruan tinggi umum.
Pada ranah penguatan ekosistem keagamaan generasi muda, Direktorat PAI mendorong berbagai program strategis, antara lain pembentukan Duta Wakaf Sekolah dari 34 provinsi, penyelenggaraan Kongres Rohis Nasional I, Pesantren Ramadan Pelajar Nasional, serta Kongres Pergerakan Mahasiswa Moderasi Beragama dan Bela Negara (PMMBN).