Dirty Vote: Prabowo Bagi-Bagi Jabatan di Kabinet karena Insecure

22 Okt 2025, 14:12 WIB

Santi Dewi

Tiga akademisi yang menjadi aktor film dokumenter Dirty Vote 2. (Tangkapan layar YouTube Dirty Vote)

Intinya sih...

Prabowo bagi-bagi jabatan di kabinet agar lebih percaya diriDalam pandangan Zainal, agar pemerintahannya semakin solid, Prabowo sudah memberikan sinyal sejak awal bahwa kabinet yang dibentuknya bakal besar.
Negara lain dengan jumlah penduduk lebih banyak punya menteri lebih sedikitPakar hukum tata negara itu berhasil memaparkan data negara dengan jumlah penduduk lebih besar dari Indonesia, malah memiliki jumlah menteri lebih sedikit.
Prabowo memiliki jumlah wakil menteri terbanyak sepanjang sejarahZainal juga memaparkan, di era kepemimpinan Prabowo-Gibran, jumlah wakil menteri mencapai angka fantastis yakni 57 kursi.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Trio akademisi Feri Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar kembali berjumpa dan melanjutkan sekuel dari film dokumenter Dirty Vote. Film dengan durasi empat jam itu tayang di media sosial bersamaan dengan momentum satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Salah satu poin yang dipaparkan oleh ketiganya usai setahun pelantikan pada 20 Oktober 2024, yakni masih tingginya rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dalam membuat kebijakan. Hal itu ditandai dari hasil survei yang dirilis 100 hari pascakepemimpinan Prabowo-Gibran.

Zainal memaparkan, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada 100 hari pertama kepemimpinan, Prabowo-Gibran mendapat approval rate 80,9 persen. "Tetapi jangan lupa bahwa di akhir masa jabatan Joko Widodo, sebenarnya dia sudah mendapatkan (approval rate) 75,6 persen. Kita tahu ada relasi yang kuat antara Prabowo dengan Joko Widodo," ujar Zainal seperti dikutip dari tayangan YouTube Dirty Vote, Rabu (22/10/2025).

Maka, dalam pandangan Zainal, gap antara tingkat kepuasan yang sudah diraih Jokowi di penghujung masa jabatan dengan kepemimpinan Prabowo hanya sekitar 5 persen. Sementara, Prabowo-Gibran berhasil memenangkan Pemilu 2024 dengan raihan suara 58 persen.

Zainal kemudian membandingkan approval rate di akhir kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan 100 hari kepemimpinan Jokowi. "Approval rate SBY pada Juni 2024 hanya 48 persen. Tapi, Joko Widodo di 100 hari kepemimpinannya bisa meningkatkan (approval rate) sampai 65,1 persen," tutur pria yang kini sudah menyandang gelar Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

Gambaran itu menjadi paradoks, tingkat approval rate yang tinggi tidak ditunjang dengan rasa kepercayaan diri ketika mengubahnya menjadi kebijakan negara. Hal ini, kata Zainal, menyebabkan pemerintahan Prabowo-Gibran merasa kurang percaya diri atau insecure.

1. Prabowo bagi-bagi jabatan di kabinet agar lebih percaya diri

Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Mochtar Arifin ketika memaparkan kabinet gemuk di era kepemimpinan Prabowo. (Tangkapan layar YouTube Dirty Vote)

Dalam pandangan Zainal, agar pemerintahannya semakin solid, Prabowo sudah memberikan sinyal sejak awal bahwa kabinet yang dibentuknya bakal besar. Sinyal awal itu dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengenai Kementerian Negara.

Semula, presiden dibatasi hanya boleh membentuk paling banyak 34 kementerian. Setelah diamandemen, presiden tak lagi dibatasi soal pembentukan jumlah kementerian. Sehingga kini di Pemerintahan Prabowo-Gibran, ada 53 kementerian.

Ketua Umum Partai Gerindra itu merangkul berbagai pihak untuk masuk ke kabinet. Termasuk mengakomodir parpol yang tak lolos ke DPR.

"Prabowo menggemukan kabinet meskipun ini diamini oleh presiden sebelumnya, karena melakukan perubahan terhadap UU Kementerian Negara yang memberikan kesempatan bagi presiden untuk melantik atau memilih jabtan menteri dan wakil menteri secara unlimited," kata Zainal.

"Khusus di era Prabowo Subianto, ia membangun (menteri-menterinya) hingga 49. Ketiadaan pembatasan di dalam aturan UU itulah yang memungkinkan Prabowo-Gibran menjadi pemilik menteri terbanyak sejak reformasi," imbuhnya.

Prabowo pun mengakui di sidang kabinet paripurna 23 Oktober 2024, bahwa jumlah menteri saat ini lebih besar dibanding kepemimpinan sebelumnya yaitu 49. Namun, ketika itu Prabowo berdalih Indonesia adalah bangsa yang besar sehingga membutuhkan lebih banyak menteri.

2. Negara lain dengan jumlah penduduk lebih banyak punya menteri lebih sedikit

Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Mochtar Arifin ketika memaparkan kabinet gemuk di era kepemimpinan Prabowo. (Tangkapan layar YouTube Dirty Vote)

Namun, pernyataan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna tahun 2024 itu ditepis langsung oleh Zainal. Pakar hukum tata negara itu berhasil memaparkan data negara dengan jumlah penduduk lebih besar dari Indonesia, malah memiliki jumlah menteri lebih sedikit.

Dari konteks negara kesatuan, kata Zainal, Indonesia tetap jadi negara dengan jumlah kementerian terbanyak. Jumlah menteri yang dimiliki oleh Indonesia jauh di atas Ghana (46 menteri), Kongo (45 menteri), Kamerun (41 menteri), Pantai Gading (40 menteri), dan Korea Utara (39 menteri).

Sementara, bila membandingkan negara lain dengan jumlah penduduknya, tetap Indonesia memiliki jumlah menteri lebih banyak. "Kita melebihi India (52 kementerian), China (26 kementerian), Amerika Serikat (23 kementerian), dan Pakistan (34 kementerian). Kita memiliki 53 kementerian. Angka itu jauh dari angka negara-negara yang besar," tutur dia.

Dari 53 kementerian ini, kata Zainal, sudah termasuk badan-badan yang juga dibentuk dan memiliki kewenangan setingkat menteri.

3. Prabowo memiliki jumlah wakil menteri terbanyak sepanjang sejarah

Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Mochtar Arifin ketika memaparkan kabinet gemuk di era kepemimpinan Prabowo. (Tangkapan layar YouTube Dirty Vote)

Zainal juga memaparkan, di era kepemimpinan Prabowo-Gibran, jumlah wakil menteri mencapai angka fantastis yakni 57 kursi. Ia kemudian membandingkan kepemimpinan presiden terdahulu yang tak memiliki jumlah wamen sebanyak di era Prabowo-Gibran.

Menurut ketentuan di dalam undang-undang, kata Zainal, posisi wakil menteri untuk tujuan khusus. Oleh sebab itu, ia sering bertanya-tanya apa tujuan khusus Prabowo menunjuk hingga 57 wamen.

"Bahkan, kalau ketiga presiden ini dijumlahkan belum dapat mengejar jumlah wamen di zaman Prabowo-Gibran, 57 wakil menteri," kata Zainal.

"Mudah untuk menciumnya bahwa ini bagian dari bagi-bagi kue kekuasaan untuk memperkuat otak hukum tersebut," tutur dia.