Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Gubernur DKI Anies Baswedan tengah disorot publik lantaran mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menuai kontroversi dan perdebatan publik.
Sorotan pertama terjadi usai seorang narapidana sempat ditetapkan sebagai Direktur Utama TransJakarta. Kemudian, Pemprov DKI menebang ratusan pohon di kawasan Monas demi revitalisasi.
Agung Wicaksono mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Direktur Utama TransJakarta per 23 Januari 2020. Dalam kesempatan terpisah, Anies menjelaskan bahwa eks petinggi MRT itu mundur karena alasan keluarga. Ia pun mengapresiasi kinerja Agung selama menjadi orang nomor satu di TransJakarta.
"Beliau melaksanakan integrasi transportasi di Jakarta dan terasa sudah efeknya. Kami apresiasi ke pak Agung yang luar biasa nyiapin TransJakarta, kita juga hargai beliau punya tanggung jawab sebagai ayah yang dia ingin tunaikan, dan kita hargai itu," jelas Anies pada Minggu (26/1).
Sebagai gantinya, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Transportasi Jakarta menetapkan Donny Saragih sebagai direktur utama. Melalui keterangan tertulis, TransJakarta menjelaskan bahwa penunjukkan Donny stelah melihat latar belakangnya dalam bidang transportasi.
Donny diketahui memiliki pengalaman sebagai komisaris PT Alfa Omega Transport (2014-sekarang), Direktur Operasional PT Eka Sari Lorena Transport (2007-2017), dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta.
Usai ditunjuk sebagai direktur utama, belakangan diketahui Donny merupakan seorang narapidana. Hal tu menjadi ramai menjadi perbicangan publik yang disusul pembatalan Donny sebagai Dirut.
"Pembatalan ini dilakukan karena Donny Saragih, yang selama ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (2017-2022), terbukti telah menyatakan hal yang tidak benar untuk kepentingannya dalam mengikuti proses seleksi sebagai direksi BUMD," ujar Kepala BP BUMD DKI Jakarta, Faisal Syafruddin melalui keterangan tertulis.
Saat dihubungi wartawan, Donny mengaku lebih dulu mengundurkan diri sebagai Dirut Transjakarta sebelum jabatannya tersebut dibatalkan para pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Transjakarta. Pengundurannya sebagai Dirut disampaikan kepada Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Amin Subekti.
"Kalau itu aku yang kirim pesan ke Pak Amin bahwa aku resign. Dari siang (hari ini) saya sudah mengundurkan diri," kata Donny, Senin (27/1).
Donny mengaku tidak kuat dengan berbagai tekanan yang dirinya merasa tidak bersalah dan ingin merusak tatanan birokrasi Gubernur Anies.
"Daripada jadi merusak tatanan Pak Gubernur, harus ada yang gentleman, harus ada yang ngalah. Saya ngalah untuk kelangsungan dan kenyamanan. Pak Gubernur angkat saya, tiba-tiba dibuat seperti ini kan saya gak enak sama beliau," ujar Donny.
Untuk sementara, Yoga Adiwinarto ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Transjakarta.
Sebanyak 190 pohon di kawasan Monumen Nasional (Monas) sisi selatan ditebang demi revitalisasi yang dikerjakan Pemprov DKI Jakarta.
Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Heru Hermawanto menjelaskan, usai revitalisasi selesai Monas akan berkonsep sama seperti Lapangan Banteng yang terbuka dan tetap ada ruang terbuka hijau.
"Persis kalau kita lihat Lapangan Banteng," ucap Heru kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (21/1).
Revitalisasi itu membuat DPRD merasa kecolongan. Sebab, pohon-pohon itu merupakan bagian dari ruang terbuka hijau dan ditebang tanpa sepengetahuan dewan.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Sekretariat Negara pun meminta Anies untuk menghentikan proyek tersebut. Usai rapat koordinasi antara dewan dan eksekutif, Pemprov DKI akhirnya menghentikan proyek yang telah mencapai 88 persen itu sampai ada rekomendasi dari pemerintah pusat.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengancam akan melibatkan kepolisian hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika Pemerintah Provinsi DKI tetap ngotot melanjutkan proyek revitalisasi Monumen Nasional sisi selatan.
"Kalau misal ini terus ditabrak kami akan jalankan langkah ke depan, mungkin kami bisa melaporkan sesuatu kepada pihak kepolisian atau KPK," ujar Pras ketika berada di lokasi revitalisasi Monas, Jakarta Pusat, Selasa (28/1).
Direktur Utama PT Bahana Prima Nusantara Muhidin Shaleh mengaku hanya bisa pasrah, menerima kenyataan proyek revitalisasi Monas yang sedang ia kerjakan dihentikan pemerintah pusat.
Muhidin belum mengetahui sampai kapan proyek ini akan dihentikan. Dia hanya bisa menunggu keputusan pemerintah pusat.
"Kami sebagai pelaksana, disuruh berhenti, kami berhenti, sambil menunggu aturan apa, kelanjutan apa, instruksi apa ya kami tunggu," ujar dia saat dihubungi, Rabu (29/1).