Buntut Fatwa MUI, Asosiasi Vape Minta Kepastian Hukum dan Perlindungan
Arvindo dan Apvindo meminta kepastian hukum serta perlindungan bagi pekerja industri vape setelah terbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026.
Kedua asosiasi menyoroti ketidakpastian usaha, keberlangsungan pekerjaan, dan dampak sosial ekonomi yang dirasakan sebagian pelaku industri.
Arvindo dan Apvindo berencana mengajukan audiensi kepada MUI untuk berdialog dan menyampaikan kondisi pelaku usaha serta pekerja.
Jakarta, IDN Times - Asosiasi Ritel Vape Indonesia (Arvindo) bersama Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (Apvindo) meminta pemerintah memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pekerja industri rokok elektrik atau vape. Permintaan ini disampaikan menyusul terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape pada 6 November 2026.
Kedua asosiasi mengaku prihatin dengan meningkatnya ketidakpastian yang dihadapi pelaku usaha dan pekerja industri vape. Mereka menilai, perkembangan tersebut perlu dilihat tidak hanya dari aspek kesehatan dan keagamaan, tetapi juga dari dampak sosial ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor ini.
Arvindo dan Apvindo menyatakan menghormati kewenangan MUI dalam menerbitkan fatwa. Mereka juga mendukung perlindungan anak dan remaja, pengawasan produk bernikotin, serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan perangkat vape untuk tindak pidana. Namun, asosiasi berharap nasib pemilik toko ritel, karyawan, distributor, produsen, hingga pekerja di sektor pendukung turut menjadi perhatian.
1. Asosiasi terima laporan gangguan keberlangsungan usaha
gambar seorang pria sedang mengisi ulang vape (u splash.com/VapeClubMY) Ketua Arvindo, Fachmi Kurnia Firmansyah atau yang akrab disapa Firman, mengungkapkan pihaknya telah menerima laporan dari sejumlah pelaku usaha mengenai gangguan terhadap keberlangsungan tempat usaha mereka. Meski demikian, asosiasi memilih tidak mengungkap identitas maupun lokasi usaha yang terdampak demi menjaga privasi dan melindungi pihak terkait.
Arvindo dan Apvindo juga menegaskan tidak serta-merta mengaitkan seluruh gangguan usaha tersebut dengan terbitnya fatwa MUI. Namun, situasi ini dinilai menunjukkan bahwa ketidakpastian yang berkembang mulai dirasakan oleh sebagian pelaku usaha.
"Bagi mereka, persoalan ini bukan hanya tentang masa depan sebuah produk atau industri, tetapi juga tentang bagaimana mempertahankan pekerjaan, memenuhi nafkah/kebutuhan keluarga, dan melanjutkan kehidupan sehari-hari," ujar Firman.
Selain fatwa MUI, industri rokok elektrik juga tengah menghadapi proses pengujian materiil terhadap ketentuan mengenai rokok elektrik dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Kedua asosiasi menghormati proses hukum yang berlangsung. Namun, perkembangan tersebut secara bersamaan dinilai memunculkan kekhawatiran mengenai masa depan usaha dan keberlangsungan lapangan pekerjaan di industri vape.
2. Minta pemerintah kaji dampak kebijakan terhadap pekerja
Ilustrasi vape haram (IDN Times/chatgpt) Arvindo dan Apvindo menyampaikan sejumlah poin yang diharapkan menjadi perhatian pemerintah. Pertama, pemerintah diminta melakukan kajian menyeluruh terhadap dampak kebijakan rokok elektrik, baik dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi, maupun ketenagakerjaan.
Kedua, pemerintah diharapkan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan bisnis sesuai ketentuan yang berlaku. Ketiga, keberlangsungan pekerjaan dan hak-hak pekerja perlu diperhatikan. Apabila terjadi perubahan kebijakan yang berdampak luas, pemerintah diharapkan menyiapkan mekanisme penyesuaian serta langkah mitigasi bagi masyarakat terdampak.
Keempat, pengawasan terhadap peredaran produk rokok elektrik perlu diperkuat, terutama untuk mencegah akses anak dan remaja. Asosiasi juga mendukung penindakan tegas terhadap penyalahgunaan perangkat vape untuk peredaran narkotika dan zat terlarang.
Terakhir, asosiasi mengajak seluruh pelaku usaha, pekerja, dan anggotanya untuk tetap tenang, menghormati perbedaan pandangan, mematuhi ketentuan hukum, serta menjaga situasi tetap kondusif.
Firman menegaskan, pihaknya tidak bermaksud mencari konfrontasi dengan pihak mana pun. Mereka hanya ingin mendapatkan ruang untuk berdialog dan menyampaikan kondisi yang dialami pelaku usaha serta pekerja.
"Kami tidak mencari konfrontasi dengan pihak mana pun. Kami hanya ingin mendapatkan ruang untuk berdialog, menyampaikan kondisi yang sebenarnya, dan memastikan bahwa suara para pelaku usaha serta pekerja turut dipertimbangkan," ucap Firman.
Kebijakan yang diambil pemerintah diharapkan tetap mempertimbangkan dampak sosial ekonomi dan tidak merugikan pelaku usaha maupun pekerja vape yang telah mematuhi aturan.
"Kami berharap setiap kebijakan yang diambil tetap melihat dampak sosial ekonomi dan tidak mengorbankan pelaku usaha dan pekerja vape yang telah taat pada aturan hukum yang berlaku, serta tidak menyamaratakan vape legal dengan jaringan pengedar narkoba," ujar Firman.
3. Arvindo dan Apvindo akan audiensi dengan MUI
Ilustrasi gedung MUI Pusat di Jakarta (IDN Times/Fitang Budhi Adhitia) Sebagai upaya mencari jalan keluar melalui komunikasi, Arvindo dan Apvindo berencana mengajukan permohonan audiensi kepada MUI. Melalui pertemuan tersebut, kedua asosiasi berharap bisa berdialog langsung, memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai fatwa yang diterbitkan, sekaligus menyampaikan kondisi industri dari sudut pandang pelaku usaha dan pekerja.
Ketua Apvindo, Enggar Dwi Pambudi, menegaskan langkah tersebut bukan bertujuan mempertentangkan kepentingan industri dengan pandangan keagamaan. Dia berharap MUI dapat membuka ruang dialog agar aspirasi para pekerja dan pelaku usaha turut dipertimbangkan dalam pembahasan mengenai masa depan industri rokok elektrik.
"Kami tidak bermaksud mempertentangkan kepentingan industri dengan pandangan keagamaan, melainkan ingin memastikan bahwa kondisi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini juga mendapatkan perhatian," ujar Enggar.
