Disinformasi Vaksin Campak Merebak, Menkomdigi Buka Suara

Dia mengaku, memang disinformasi termasuk soal kesehatan membuat masyarakat jadi terpolarisasi hingga adanya perspektif kebencian yang muncul

"Yang paling juga utama dan tidak bisa dinafikan, bagaimana masyarakat menjadi terpolarisasi, saling membenci antar satu kelompok dengan kelompok lain, dan merusak rasa persatuan, dan merusak nilai-nilai demokrasi," kata dia.

Pernyataan itu disampaikan Meutya usai melakukan inspeksi mendadak ke kantor Meta di Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026). Sidak tersebut dikaitkan dengan upaya pemerintah menekan penyebaran misinformasi dan disinformasi, termasuk isu kesehatan yang dinilai berdampak langsung pada keselamatan publik.

"Sore ini kita melakukan sidak di kantor Meta. Ini adalah sebagai tindak lanjut dari pasal 40 Undang-Undang ITE yang menyampaikan bahwa pemerintah bertugas melindungi keselamatan dan kepentingan umum dari segala jenis gangguan akibat misinformasi dan disinformasi," ujar dia.

Meutya mengatakan langkah sidak dilakukan setelah komunikasi formal dan persuasif dinilai belum menghasilkan kepatuhan optimal dari pihak platform.

"Ini dilakukan setelah berbagai upaya pemerintah berkomunikasi dengan Meta, baik itu formal, persuasif, dan akhirnya terpaksa harus sidak. Karena banyak kepatuhan yang belum dilaksanakan," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah meminta keterbukaan algoritma, transparansi moderasi konten, serta pelaporan kewajiban sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Ia juga menyoroti belum adanya kejelasan jumlah pengawas konten disinformasi di Indonesia, meski pengguna platform digital di dalam negeri mencapai sekitar 230 juta orang.