Mensos: Sekolah Rakyat Fokus pada Anak Putus Sekolah dan Rentan
- Program Sekolah Rakyat menggunakan sistem penjangkauan aktif untuk menemukan anak-anak dari keluarga miskin yang belum atau berisiko putus sekolah, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
- Pemerintah menyoroti keberadaan anak-anak yang selama ini tidak terdata dalam sistem pendidikan dan menjadikan mereka sasaran utama agar kembali ke jalur pendidikan formal.
- Dalam pelaksanaannya, Sekolah Rakyat melarang praktik titipan, pungutan biaya, serta segala bentuk kekerasan dan intoleransi demi menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif.
Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, program Sekolah Rakyat tidak dirancang seperti sekolah pada umumnya yang membuka pendaftaran bagi calon peserta didik. Pemerintah justru menggunakan pendekatan penjangkauan untuk mencari anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan.
Menurut pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut, mekanisme tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
“Hari ini yang hadir di sini adalah calon siswa Sekolah Rakyat beserta orang tuanya. Mereka dijangkau sebagaimana arahan Bapak Presiden. Jadi tidak membuka pendaftaran Sekolah Rakyat, tetapi menjangkau mereka-mereka yang memenuhi kriteria untuk bisa di Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul dalam pidatonya saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto di SRMP 17 Tabanan, Bali, Minggu (7/6/2026).
Menurut dia, sasaran utama program ini adalah anak-anak dari keluarga miskin yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
1. Fokus pada anak yang belum pernah mengenyam bangku sekolah
Dalam proses penjangkauan, pemerintah menemukan banyak anak yang selama ini belum tersentuh layanan pendidikan. “Apa yang kita temukan dalam penjangkauan ini, itu adalah ada beberapa siswa yang tidak pernah sekolah, belum pernah sekolah, putus sekolah, dan berpotensi putus sekolah,” ujar Gus Ipul.
Ia kemudian menceritakan salah satu temuan yang menurutnya menggambarkan kondisi tersebut. “Nama saya Al-Jabbar, usia 15 tahun, tinggal di Nuran Sawit, tapi saya belum pernah sekolah,” kata Gus Ipul menirukan pengakuan seorang anak yang ditemukan dalam proses penjangkauan.
Menurutnya, kasus seperti itu bukanlah satu-satunya yang ditemukan pemerintah di lapangan.
2. Soroti kelompok yang selama ini tak terlihat
Gus Ipul mengatakan keberadaan anak-anak yang tidak pernah mengenyam pendidikan menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang selama ini kurang terlihat. “Ini adalah hasil penjangkauan sesuai arahan Presiden, dan kami menemukan apa yang selama ini disebut oleh Bapak Presiden, bagian dari the invisible,” ujarnya.
Ia menyebut masih banyak anak dengan kondisi serupa yang membutuhkan intervensi negara agar dapat memperoleh hak pendidikan.
Karena itu, Sekolah Rakyat dirancang sebagai instrumen untuk mengembalikan mereka ke jalur pendidikan formal. Program tersebut juga menyasar anak-anak yang berisiko putus sekolah akibat kondisi ekonomi keluarga.
3. Dilarang ada anak titipan dan pungutan
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menegaskan tidak ada ruang bagi praktik titipan maupun pungutan biaya. “Di sini dilarang, sesuai arahan Bapak Presiden, untuk suap-menyuap, tidak boleh ada membayar, tidak boleh ada titipan dari siapapun,” kata Gus Ipul.
Ia mengatakan, pesan tersebut telah disampaikan kepada seluruh pendamping dan pemerintah daerah yang terlibat dalam proses penjangkauan siswa.
Selain itu, pemerintah juga menetapkan aturan ketat terkait lingkungan pendidikan di Sekolah Rakyat. “Yang tidak boleh terjadi di Sekolah Rakyat adalah perundungan atau bullying, kekerasan fisik dan seksual, dan yang terakhir adalah intoleransi,” ujar Gus Ipul.
Menurut dia, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan ditindak tegas oleh pengelola program.
