Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari membantah tudingan dari salah satu Anggota Komisi II DPR yang menyebut jajaran Komisioner KPU bergaya hidup mewah hingga foya-foya. Salah satunya soal penyewaan jet pribadi.
Hasyim menjelaskan penyewaan jet pribadi merupakan bagian dari tugas. Pesawat jet itu dipakai untuk memantau distribusi logistik di Pemilu 2024.
Ia menjelaskan, pihaknya perlu menyewa pesawat karena waktu pengadaan logistik yang singkat. KPU cuma punya waktu 75 hari untuk memastikan logistik sampai dan siap digunakan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Kalau pesawat kan pesawat sewaan untuk monitoring logistik. Pengadaan logistik kita cuma 75 hari lho, dan yang bertanggung jawab KPU. Kalau logistik gagal, 14 Februari gagal, siapa yang dimintai tanggung jawab?" ujar Hasyim dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2024).
"Memang untuk memastikan surat suara terutama surat suara formulir terkirim tepat waktu," sambung dia.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar Riswan Tony mengkritisi gaya mewah jajaran Komisioner KPU RI. Namun, ia tak menjelaskan lebih lanjut siapa komisioner KPU yang dimaksud tersebut.
Riswan menuding jajaran Komisioner KPU kaget karena lembaganya diguyur anggaran cukup besar. Sehingga, anggaran itu dipakai untuk gaya hidup yang mewah seperti menyewa jet priadi.
Ia pun menyindir ada Komisioner KPU yang gemar dugem. Bahkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) disebut sudah mengetahui hal itu.
"Ini akhirnya bukan apa-apa kaget ini. Punya uang Rp56 triliun itu kaget, akibatnya udah ada yang kayak Don Juan. Nyewa privat jet, belum lagi dugemnya, bukan kita nggak dengar itu pasti DKPP tau, nggak mungkin nggak tahu, belum lagi wanitanya," ujarnya.
Selain itu, Riswan mempertanyakan kinerja jajaran Komisioner KPU selama empat tahun belakangan ini. Menurutnya, Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari bersama enam Anggota KPU lainnya justru menghambur-hamburkan anggaran.
"Empat tahun ini ngapain aja mereka, coba bayangkan itu empat tahun dengan anggaran yang ada sering bolak balik Jakarta, belum lagi yang mengatakan pusat sering ada rapat sana rapat sini," jelasnya.
Riswan mendorong agar anggaran KPU di tahun 2025 dikurangi. Mengingat gelaran pilres, pileg, maupun pilkada sudah selesai.
"Oleh karenanya kalau ada anggaran 2025 ini untuk tahun depan 2025 tidak ada lagi Pilkada, kita kecilkan saja ketua jangan lagi miliar-miliar triliunan," imbuh dia.