DPR Sentil Gaya Mewah Komisioner KPU, Sewa Jet hingga Doyan Dugem
- Anggota DPR RI Riswan Tony mengkritisi gaya mewah jajaran Komisioner KPU RI tanpa menyebut nama yang dimaksud. Kritik terhadap penggunaan anggaran besar untuk gaya hidup mewah dan dugem oleh Komisioner KPU. Selain itu, Riswan mempertanyakan kinerja jajaran Komisioner KPU selama empat tahun terakhir dan mendorong pengurangan anggaran KPU 2025.
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Riswan Tony, mengkritisi gaya mewah jajaran Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Namun, Riswan tidak menyebut lebih detail, siapa komisioner KPU yang dimaksud tersebut.
1. Anggaran terlalu besar sehingga dipakai foya-foya
Riswan menuturkan jajaran Komisioner KPU kaget lantaran lembaganya diguyur anggaran cukup besar. Sehingga anggaran itu dipakai untuk gaya hidup mewah, seperti menyewa jet priadi.
Ia pun menyindir ada Komisioner KPU yang gemar dugem. Bahkan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) disebut sudah mengetahui hal itu.
"Ini akhirnya bukan apa-apa kaget ini. Punya uang Rp56 triliun itu kaget, akibatnya udah ada yang kayak Don Juan. Nyewa privat jet, belum lagi dugemnya, bukan kita gak dengar itu, pasti DKPP tahu, gak mungkin gak tahu, belum lagi wanitanya," kata dia dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu (15/5/2024).
2. Kinerja Komisioner KPU dipertanyakan
Selain itu, Riswan juga mempertanyakan kinerja jajaran Komisioner KPU selama empat tahun belakangan ini. Menurutnya, Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari bersama enam anggota KPU lainnya justru menghambur-hamburkan anggaran.
"Empat tahun ini ngapain aja mereka, coba bayangkan itu empat tahun dengan anggaran yang ada sering bolak balik Jakarta, belum lagi yang mengatakan pusat sering ada rapat sana rapat sini," jelasnya.
3. Anggaran KPU 2025 diminta dikurangi
Riswan lantas mendorong agar anggaran KPU 2025 dikurangi. Mengingat, gelaran Pilres maupun Pileg sudah selesai.
"Oleh karenanya kalau ada anggaran 2025 ini untuk tahun depan, 2025, tidak ada lagi Pilkada, kita kecilkan saja ketua, jangan lagi miliar-miliar triliunan," imbuh dia.
