Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan enggan menanggapi tudingan dirinya lebih mementingkan program pemindahan ibu kota negara (IKN) daripada penanganan virus corona. Menurutnya, tudingan tersebut tidak berdasar.
“Itu (tudingan) gak saya dengerin. Orang gak bener, ngapain dengerin begituan?” kata Luhut dalam wawancara bersama Radio Republik Indonesia (RRI) yang dilansir pada Sabtu (16/5).
Namun Luhut tidak menyangkal adanya ketertarikan dari Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab untuk berinvestasi di mega proyek IKN tersebut.
“Tapi jujur ya, itu malah si Abu Dhabi dan AS bilang 'Eh ini kalau fund kita taruh bisa juga bangun ibu kota’. Saya bilang kita belum bicara ibu kota, kita masih konsen COVID-19. Tapi artinya mereka melihat konsep itu sangat baik,” ujar Luhut.
Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini mengatakan Presiden Joko Widodo akan memutuskan pembahasan IKN dalam beberapa bulan ke depan.
“Beliau akan melihat beberapa bulan ke depan ini. Tapi tidak jadi fokus kami hari ini dan mulai new normal ini,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan proyek IKN itu masih di tahap perencanaan dan belum ada belanja yang dilakukan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.
Menurutnya, semua anggaran yang ada saat ini akan direalokasi dan digunakan untuk kepentingan tiga hal yakni masyarakat, kesehatan dan dunia usaha agar mereka bisa bertahan. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menegaskan karena COVID-19 tidak ada anggaran belanja di tahun ini untuk pembiayaan ibu kota negara baru.
"IKN itu masih di tahap perencanaan, belum ada belanja. Kalau untuk kegiatan perencanaan, ya silakan saja merencanakan. Tapi, pengeluaran untuk ibu kota negara baru itu tidak ada," kata Sri tegas.
Ia juga sudah mengatakan ke Presiden Jokowi, di APBN 2021 juga tidak dicadangkan anggaran untuk merealisasikan pembangunan IKN. Sebab, fokusnya sebagai bendahara negara masih fokus untuk memulihkan perekonomian Tanah Air usai pandemik COVID-19.
"Saat ini fokusnya kesehatan, bantu masyarakat dan mendukung dunia usaha bisa survived," ungkap dia lagi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi pada 2019 lalu telah mengatakan untuk membangun ibu kota negara baru di Kaltim dibutuhkan anggaran mencapai Rp466 triliun. Sementara, pemerintah sebelum dihantam pandemik COVID-19 hanya mampu menyediakan anggaran senilai Rp30,6 triliun.