Cerita Menko Djamari Tolak Gelar Datuk, Singgung Kasus Teddy Minahasa

11 Mar 2026, 14:18 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago ketika berbicara di Sespim Lemdiklat Polri di Lembang. (Tangkapan layar YouTube Sespim Lediklat Polri)

Intinya Sih

Djamari Chaniago menolak gelar Datuk Minangkabau karena kecewa baru diakui sebagai orang Minang setelah menjabat menteri dan menilai pemberian gelar adat harus dijaga kehormatannya.
Dalam kuliah umum di Bandung, Djamari mengingatkan calon pemimpin kepolisian agar peka terhadap masyarakat, tidak bersikap eksklusif, serta membina bawahan yang kurang berprestasi.
Djamari menyoroti kerja keras polisi yang sering tak terlihat publik dan mendorong mereka tetap fokus memperbaiki kinerja meski menghadapi kritik atau penilaian negatif dari masyarakat.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago mengaku, pernah menolak tawaran gelar Datuk Minangkabau.

Menurut Djamari, tawaran gelar kehormatan adat itu datang dari sejumlah tetua adat Sumatra Barat setelah ia dilantik menjadi menteri pada 2025.

"Begitu saya dilantik menjadi Menko Polkam datanglah yang namanya Tetua Adat dari Sumatra Barat. Mereka datang ke kantor dan menawarkan saya untuk dijadikan Datuk," ujarnya dalam potongan video yang viral di media sosial, dikutip pada Rabu (11/3/22026).

Namun Djamari merasa kecewa. Ia menilai para tetua adat baru mengenalnya sebagai orang Minang setelah ia menjabat sebagai menteri.

"Saya ini orang Minang dari dulu. Bahkan, saya pasang nama Chaniago sejak taruna. Kenapa baru sekarang orang Minang kenal saya?" katanya sambil menyindir para tetua.

Lebih mengejutkan, Djamari menyinggung pemberian gelar datuk kepada seorang jenderal polisi yang kemudian terjerat kasus narkoba. Meski tidak menyebut nama, sosok itu adalah mantan Kapolda Sumatra Barat Irjen Teddy Minahasa, yang kini divonis penjara seumur hidup.

1. Djamari mempertanyakan alasan pemberian gelar datuk tanpa cek latar belakang

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago. (Dokumentasi Kemenko Polkam)

Djamari menilai gelar datuk adalah simbol kehormatan adat Minangkabau. Pemberian yang keliru dapat merusak nilai adat itu sendiri.

Ia mempertanyakan kepada para tetua adat tersebut mengapa Teddy bisa diberi gelar datuk, padahal sudah terlibat kasus narkoba sejak lama

"Datuk adalah gelar kehormatan di dalam adat di Minangkabau. Bukan kah Anda sendiri yang menghancurkan adat itu?" tanya Djamari kepada para tetua.

Karena itu, ia menolak tawaran tersebut.

"Saya katakan 'sampaikan kepada orang Minang saya tidak bersedia (diberi gelar Datuk)!' Padahal, penghargaan semacam ini adalah kebanggaan. Tetapi, kalau sudah ada orang yang salah dimasukan, jangan kita ikut masuk ke dalam tempat yang salah," jelasnya.

Pernyataan ini membuat para tetua adat merasa tidak nyaman dan meninggalkan kantor Djamari.

IDN Times mengonfirmasi pernyataan Djamari di dalam video itu kepada Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kemenko Polkam, Kolonel Inf Honi Havana. Ia membenarkan Djamari memberikan pernyataan itu di Bandung.

"Betul (Pak Djamari menyampaikan pidato itu). Disampaikan saat memberikan kuliah umum kepada para siswa Sespimti, Sespimmen, SPPK dan Sespimma dengan tema Transformasi Mindset dan Cultureset Pimpinan Keamanan Nasional di Bandung hari Senin kemarin," katanya lewat pesan pendek pada Selasa kemarin.

2. Djamari ingatkan agar kepolisian peka terhadap kondisi masyarakat

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago ketika berkunjung ke Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. (Dokumentasi Kemenko Polkam)

Dalam forum itu, Djamari juga menekankan calon pemimpin kepolisian harus peka terhadap kondisi masyarakat dan tidak bersikap eksklusif.

"Kemudian, kita seolah-olah menjadi orang-orang eksklusif di masyarakat yang kita pimpin itu. Padahal, kita juga membutuhkan masyarakat, sebaliknya masyarakat juga memerlukan kita," ujar Djamari.

Ia menegaskan kepemimpinan bukan hanya menilai bawahan yang berprestasi, tetapi juga membina yang kurang performa.

"Saya bisa mengatakan ke deputi saya itu 'kamu gak usah ikut dengan saya.' Itu bisa (dipenuhi) dan disetujui. Tapi, saya tak pakai kewenangan tersebut dan saya korbankan perasaan, karena saya punya kewajiban untuk memperbaiki dia," tuturnya.

3. Menko Djamari minta kepolisian terus memperbaiki kinerja

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago ketika memimpin rapat di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat. (Dokumentasi Kemenko Polkam)

Djamari memahami citra kepolisian kerap mendapat kritik publik, meski anggota polisi bekerja keras.

"Polisi ini sudah banting tulang, anggota kepolisian kerja siang-malam. Saya melihat mereka di pinggir jalan. Ketika hari raya, kita cuti tetapi mereka tidak. Mereka tak mengenal cuti Lebaran. Itu tidak dilihat oleh mereka," ujar Djamari.

Ia mendorong anggota kepolisian untuk tetap fokus memperbaiki kinerja meski menghadapi respons negatif dari masyarakat.

"Bahwa mereka tetap menilai seperti itu (negatif), gak apa-apa. Kita tetap lanjutkan kinerja baik," imbuhnya.